lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Rancangan Undang-undang Kekerasan Seksual ( RUU PKS ) tak kunjung disahkan.
DPR RI masih menunda pengesahan RUU PKS dengan berbagai alasan.
Beberapa waktu lalu, DPR sempat mengatakan RUU PKS terlalu sulit untuk dibahas.
Kini para wakil rakyat kembali menilai definisi yang tercantum dalam bab ketentuan umum dalam RUU PKS terlalu liberal dan feminis.
Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa hingga saat ini RUU PKS belum juga disahkan dan malah dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.
"Kalau memang ini dikhawatirkan terlalu. Pandangan terhadap definisi UU, kalau seperti ini cantumannya terlalu liberal, bebas dan feminis," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.
Baca: Kekerasan Seksual Kembali Terjadi, Seorang Reporter Perempuan Dilecehkan Pria saat Siaran Langsung
Baca: RUU PKS Tak Kunjung Disahkan, DPR Dinilai Tak Peduli Isu Kekerasan Seksual
Pernyataan tersebut dijelaskan Marwan dalam acara dialog RUU PKS dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan secara daring, Selasa (8/9/2020).
Oleh karena itu, pihaknya berharap dapat ditemukan frasa yang lebih baik agar definisi RUU PKS tersebut tidak membuat pendapat di legislatif terbelah.
Terpenting adalah agar makna dari definisi dalam RUU PKS tidak ambigu.
"Kita tinggal cari frasa yang baik supaya tidak terjadi makna ambigu terhadap makna definisi," kata dia.
Dengan demikian, kata dia, maka kekhawatiran anggota legislatif di Senayan yang mengatakan RUU PKS terlalu liberal dan feminis bisa dibendung.
Sebab, kata dia, RUU tersebut sangat penting untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan membantu para korban.
"Jadi tidak ada cara lain, memang UU ini diperlukan. Cuma bagaimana kita yakinkan anggota DPR yang terbelah di Senayan bahwa ini UU bukan liberal dan feminis tapi kebutuhannya memang menjawab kekosongan hukum terhadap kejadian dan peristiwa yang ada," ucap dia.
Marwan juga memastikan bahwa para anggota DPR yang berbeda pandangan bukan berarti tidak setuju dengan adanya RUU PKS.
Mereka, kata dia, hanya tak setuju dengan definisi yang tercantum di dalamnya.
"Kalau begitu kita perbaiki definisinya, tolong carikan frasa yang berubah dari sini sehingga kekhawatiran liberal dan feminis bisa diperkecil," kata dia.
Adapun bagian definisi pada bab ketentuan umum dalam RUU tersebut mendapatkan pandangan berbeda dari para anggota DPR yang membahasnya.
"Saya berharap kita ke tengah untuk menemukan frasa yang dikhawatirkan terhadap UU ini agar yang dimaksud untuk dicegah, dapat tercegah dengan baik,"
Ia mengatakan, dengan frasa baru tersebut paling terpenting adalah makna dari definisi dalam RUU PKS tidak sampai melanggar norma agama dan adat.
Dengan demikian, mencari frasa yang tepat dinilainya menjadi salah satu cara agar RUU PKS tersebut bisa dilanjutkan.
