Tak Hanya ASN, Warga dan Mahasiswa juga Bakal Dapat Bantuan Uang Pulsa Rp 150 Ribu Per Bulan

Kemenkeu Sri Mulyani juga teken aturan pemberian bantuan pulsa sebanyak Rp 150 ribu per bulan untuk warga dan mahasiswa sampai Desember 2020.


zoom-inlihat foto
ilustrasi-blt.jpg
Tribunnews.com
Ilustrasi BLT uang pulsa untuk masyarakat selama Pandemi Covid-19.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Aturan terkait dengan bantuan pulsa untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN sudah terbit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan terkait pemberian uang pulsa kepada PNS/ASN yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan sebanyak Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu, tergantung dari tingkat jabatan yang dimiliki.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.02/2020 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020.

Baca: Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Tahap II Dipercepat, Dibagikan 3 Juta Pekerja, Cek Nama Terdaftar

Kabar menggembirakan tersebut tak hanya hadir untuk golongan ASN, namun juga untuk warga dan mahasiswa.

Hal tersebut tertuang dalam Diktum Ketiga yang isinya: mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

"Yang dimaksud masyarakat pada diktur tersebut adalah mereka yang terlibat pada kegiatan pemerintah, yang menurut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) perlu diberikan support biaya komunikasi. Misalnya sosialisasi daring pada kelompok masyarakat bawah," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari ketika dihubungi wartawan, Selasa (1/9/2020).

Ilustrasi bekerja via daring
Ilustrasi bekerja via daring (Shutterstock)

Untuk diketahui, kebijakan bantuan pulsa tersebut berlaku hingga 30 Desember 2020 mendatang.

Adapun Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, golongan masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut tergantung dalam pelaksanaan teknis kebijakan oleh Kementerian/Lembaga.





Halaman
123
Penulis: Restu Wahyuning Asih
Editor: Archieva Prisyta






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved