lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Konstelasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan China memang selalu memanas sepanjang tahun 2020 ini.
Perang dagang, persoalan Hong Kong hingga lempar tuding terkait biang Covid-19 dilakukan oleh dua negara besar tersebut.
Selain itu, Washington dan Beijing juga terlihat adu konfrontasi baru di Laut China Selatan.
Potensi minerba, kekayaan laut dan jalur strategis membuat Laut China Selatan yang diapit oleh banyak negara di Asia Timur dan Asia Tenggara itu membuat negara seperti China dan Amerika Serikat tertarik untuk berbuat sesuatu disana.
Kapal-kapal militer China dan Amerika Serikat terlihat semakin intens berlatih di kawasan Laut China Selatan membuat tensi akan pecahnya konflik semakin membesar.
Terbaru, posisi tawar Amerika Serikat yang semakin menguat di regional pasifik membuat China melakukan manuver terbaru.
Pasalnya, selang tiga minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan posisi negaranya di Laut China Selatan, Beijing memanggil para diplomat dari 10 negara Asia Tenggara untuk bertemu guna menyampaikan kekhawatirannya tentang semakin tingginya risiko konflik di wilayah perairan yang diperebutkan.
Melansir South China Morning Post, selama pertemuan di Beijing pada awal Agustus, seorang pejabat China yang bertanggung jawab atas urusan maritim dan perbatasan mengungkapkan keprihatinan Beijing atas "risiko tinggi" dari aktivitas militer oleh "negara-negara non-regional", ungkapan yang sering digunakan China saat membahas peran AS di Asia.
Pejabat China itu meminta anggota Association of South-East Asian Nations (ASEAN) untuk bekerjasama dengan Beijing.
Baca: Tiongkok Kirim Pesawat yang Bisa Bawa Rudal Supersonik ke Laut China Selatan, Vietnam Protes Keras
Baca: Kapal Induk AS Ronald Reagan Dikirim ke Laut China Selatan, Gelar Operasi Pertahanan Udara Maritim
Sumber South China Morning Post mengatakan, pejabat itu mengatakan mereka harus melanjutkan negosiasi kode etik untuk Laut China Selatan secepat mungkin "untuk menunjukkan beberapa kemajuan", dan bahwa China tidak ingin proses tersebut "dibajak" oleh negara-negara yang bukan bagian dari negosiasi.
"(Pejabat itu) tidak mengatakan kepada siapa China ingin menunjukkan kemajuan, tetapi jelas bahwa itu adalah AS," kata salah satu orang.
Para diplomat ASEAN percaya pertemuan itu menggarisbawahi keinginan Beijing untuk menjaga agar para tetangga Asia akan lebih dekat ke sisi China dan mendorong Washington keluar dari wilayah laut China Selatan.
Apalagi setelah pemerintahan Trump mengisyaratkan pendekatan yang lebih keras terhadap apa yang disebutnya klaim "tidak sah" Beijing di Laut China Selatan.
Mereka juga mengatakan bahwa Beijing baru-baru ini menunjukkan lebih banyak kesediaan untuk membahas cara-cara dalam menyelesaikan perselisihan Laut China Selatan, sebuah masalah yang berusaha disingkirkan untuk fokus pada kerja sama ekonomi bilateral.
Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari Jumat bahwa departemen terkait telah mempertahankan "komunikasi normal" dengan para diplomat Asean di China, tetapi tidak akan menjelaskan lebih lanjut.
Selama lebih dari dua dekade, China dan negara-negara anggota Asean telah membahas potensi kode etik untuk mengelola sengketa teritorial mereka di jalur perairan strategis. Diperkirakan perdagangan pelayaran internasional senilai US$ 3,4 triliun melewati kawasan itu setiap tahun.
Baca: Alat Perang Amerika dan Tiongkok Sudah Dikirim ke Laut China Selatan, Begini Intruksi dari Beijing
Baca: Aktivitas Militer AS di Laut China Selatan Meningkat Menjadi Konfrontatif, Persiapkan Perang?
Klaim China atas hampir semua Laut China Selatan diperebutkan dengan tajam oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan.
China dan ASEAN menetapkan Deklarasi yang tidak mengikat tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) pada tahun 2002, tetapi tidak secara resmi diadopsi hingga 2011.
Mereka memulai negosiasi untuk kode etik yang seharusnya mengikat pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 mencapai kesepakatan tentang "Teks Negosiasi Draf Tunggal" yang akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi jika terjadi sengketa.
Selama KTT ASEAN-China pada November 2019, Perdana Menteri China Li Keqiang mengumumkan bahwa pembacaan pertama telah selesai dan Beijing mengusulkan batas waktu tiga tahun untuk menyelesaikan kode tersebut pada tahun 2021.
