lihat foto
"Ini mungkin tidak mengejutkan, terutama setelah Beijing mengumumkan pembentukan distrik administratif untuk Paracels dan Spratlys," kata Koh.
Beberapa waktu terakhir, China telah menghadapi banyak kritik yang berkembang di panggung dunia atas klaimnya terhadap hampir semua wilayah di Laut China Selatan.
Awal bulan ini, Amerika Serikat dan Australia menyatakan klaim yang dilakukan China tersebut ilegal.
Mereka mengatakan bahwa China tidak konsisten terhadap hukum internasional.
Baca: AS dan India Gelar Latihan Militer Bersama, Ahli: Mereka Sama-sama Targetkan China
Baca: AS Kirim Pesawat Pengintai, Diyakini untuk Pantau Aktivitas Militer China
Dalam catatan diplomatik ke PBB pada Rabu (29/7/2020), Malaysia menegur China karena mengklaim Kuala Lumpur tidak punya hak untuk mencari pendirian landas kontinennya di bagian utara Laut China Selatan.
Tekanan dari komunitas internasional datang ketika Beijing telah berusaha untuk menggunakan hukum domestik untuk memasukkan klaimnya ke perairan yang disengketakan ke dalam konteks dan meningkatkan pengaruhnya di wilayah tersebut.
Sejak 2010, China telah membentuk tujuh pengadilan maritim baru, salah satunya didirikan di Kota Hainan, Sansha.
Pada 2013, Beijing memusatkan beberapa lembaga maritim di bawah Penjaga Pantai Tiongkok yang baru.
Kemudian pada 2017, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa yurisdiksinya diperluas ke semua wilayah di bawah "kontrol kedaulatan" Tiongkok, termasuk "laut yurisdiksi".
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy/Tyo/Kontan/Barratut Taqiyyah Rafie)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul "Pesawat pengebom jarak jauh Tiongkok unjuk gigi di Laut China Selatan"
