lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan 11 perusahaan asal China dalam daftar perusahaan yang diduga terlibat pelanggaran HAM.
Semua perusahaan itu disebut telah melakukan penahanan sewenang-weang, kerja paksa, hingga pengumpulan data biometrik dan analisis genetika, seperti diberitakan Kontan dari CNET, Selasa (21/7/2020).
Target utama dari semua aktivitas itu adalah muslim Uighur dan kelompok minoritas lain yang ada di China.
"Beijing secara aktif mempromosikan praktik kerja paksa yang tercela dan pengumpulan DNA serta skema analisis untuk memberikan tekanan pada warganya," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross seperti dikutip CNET.
Satu di antara perusahaan itu adalah Nanchang O-Film Tech.
Baca: Meski Terlibat Ketegangan Militer, Donald Trump Mau Bekerja Sama dengan China Demi Vaksin Covid-19
Nanchang merupakan pemasok komponen untuk perusahaan teknologi terkemuka AS, seperti Apple, Amazon, Dell, bahkan Microsoft.
Karena kasus ini, pemerintah AS melakukan pembatasan pada sejumlah produk teknologi AS yang memiliki hubungan bisnis dengan 11 perusahaan itu.
Ross mengatakan tidak akan ada lagi produk AS yang memiliki hubungan dengan perusahaan asing yang terlibat kejahatan HAM Seperti China.
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 48 perusahaan China yang diduga terlibat dalam penindasan terhadap warga muslim Uighur.
Jumlah itu terhitung dari Oktober 2019.
Dampak Ketegangan, India Sempat Serukan Boikot Produk China
Tak hanya bersinggungan dengan Amerika, seruan boikot produk China semakin nyaring di seantero India.
Hal ini merupakan dampak dari ketegangan kedua negara di perbatasan.
Dilansir dari Indian Express, Minggu (21/6/2020), pemerintah India tengah berupaya menekan Beijing dengan mendorong warganya melakukan boikot pada barang-barang buatan dari China.
Wacana memulai perang dagang dengan China juga mulai disuarakan publik India.
Baca: Buntut Tewasnya 20 Tentara India, Ormas Hindu Munnani Bakar Bendera China dan Rusak Smartphone
Menteri Persatuan India, Ramdas Bandu Athwale, meminta masyarakat tak pergi ke restoran yang menjual makanan China tanpa pengecualian, meski pemiliknya maupun kokinya adalah seorang warga negara India.
Seruan boikot juga menggema untuk mencegah warga India membeli barang elektronik dari pabrikan China.
Namun, dalam kasus ini tampaknya China lebih di atas angin, berbeda dengan kasus China-AS.
Memboikot produk China di India dianggap banyak kalangan malah akan merugikan ekonomi nasional India.
