lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perdana Menteri (PM) Yordania, Omar Razzaz, menyebut bahwa konsep 'satu negara' atas sengketa wilayah Israel-Palestina merupakan solusi demokratis.
Pria 59 tahun ini menyebut negaranya secara positif memandang solusi ini sebagai respons atas rencana aneksasi Israel atas wilayah di Tepi Barat.
Menurutnya, langkah Israel di Tepi Barat dapat menghadirkan gelombang baru ekstreimisme di Timur Tengah.
Kepada The Guardian, Selasa (21/7/2020), Razzaz menyebut langkah Israel ini dapat membentuk sistem apartheid (segregasi rasial), yang dapat melahirkan kekuatan radikal serta meningkatkan ketidakstabilan kawasan.
"(Jika) cara kita melihatnya seperti ini, maka solusi 'dua-negara' akan mendorong bukan hanya Yordania, bukan hanya Palestina, bukan hanya Israel, tetapi (juga) kawasan (Timur Tengah) dan dunia akan menjadi kacau," katanya dalam sebuah wawancara di ibukota Amman.
Razzaz mengatakan Yordania akan mendorong terbentuknya satu negara yang demokratis Palestina-Israel dengan catatan diberikannya kesamaan hak atas keduanya.
Baca: PM Irak Mustafa al-Kadhimi Kunjungi Iran, Sambangi Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei
"Anda mengakhiri solusi 'dua-negara', saya bisa lihat ini sebagai hal yang baik, jika kita bisa membuka kesempatan terbentuknya 'satu-negara demokratis' sebagai solusi," kata Razzaz kepada The Guardian.
Komentar ini dinilai menandai perubahan sikap para pemimpin Yordania atas sengketa Israel-Palestina ini.
Yordania dikenal sebagai negara di mana para pemimpinnya mendukung konsep 'dua-negara' atas konflik Israel-Palestina.
Pandangan Israel
Secara konvensional, para pemimpin Israel menghindari segala jenis solusi terbentuknya satu negara.
Menurut Guardian, jika ini dilakukan, maka bertambahnya populasi warga Palestina ditakuti Israel dapat melampaui dan mengancam identitas agama Yahudi.
Baca: Serangan Udara Israel ke Damaskus Suriah: 5 Orang Tewas, 4 Terluka
Namun, gagasan 'satu-negara' ini dinilai semakin populer di kalangan para aktivis Palestina di tengah meredupnya semangat mendirikan negara mereka sendiri.
Razzaz menyebut tidak ada orang Israel yang mau membicarakan solusi satu negara ini.
"Saya menantang siapa saja dari Israel berani tidak untuk setuju (dengan saran ini), mari kita akhiri solusi dua negara, itu tidak layak," kata Razzaz.
"Mari kita bekerja sama untuk solusi satu negara yang demokratis. Saya pikir kita bisa melihat ini sebagai hal yang baik" tambahnya.
Komentar Razzaz mengisyaratkan adanya keterbukaan terhadap solusi satu negara daripada pendapat yang diungkapkan para pemimpin Yordania sebelumnya.
Razzaz yang ditunjuk Raja Yordania ini berulang kali menekankan perlunya demokrasi dan kesetaraan di sebuah negara.
Baca: Pemimpin Hamas, Khaled Mashal: Malaysia Tegas dalam Konflik Palestina-Israel di Kancah Internasional
Meski secara otoritatif, Benjamin Netanyahu berjanji akan menganeksasi hinggal 30% wilayah Tepi Barat, termasuk areal Lembah Yordania, secara jelas langkah ini ditentang oleh Yordania.
Seperti misalnya, Raja Abdullah II Yordania yang dinilai aktif dan vokal dalam menentang rencana aneksasi.
