lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Bank Indonesia telah mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 melewati angka 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).
Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.
Utang ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dollar AS.
Mencuatnya nominal utang Ibu Pertiwi ini menimbulkan banyak kritikan dari masyarakat.
Baca: Sri Mulyani Jawab Kejelasan Nasib Gaji Ke-13 PNS yang Tak Kunjung Cair: Nanti Aja Yah
Baca: Ekonom Bhima Yudhistira Sebut Kartu Prakerja Program Abal-abal, Syok dengan Pernyataan Sri Mulyani
Menanggapi adanya kritikan pedas pada utang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara.
Dia menjelaskan tak ada negara di dunia yang bebas dari utang.
Sri Mulyani mengungkapkan, utang merupakan hal yang wajar dalam setiap negara.
Negara-negara di dunia, termasuk negara maju pun, tidak menjamin negara itu bebas utang.
Berutang atau tidak berutangnya negara merupakan pilihan yang harus ditanggung konsekuensinya.
Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Sri Mulyani Sebut Peserta Bisa Turun Kelas III Jika Tak Sanggup Bayar
Diibaratkan jika penerimaan negara berkurang, namun tak memilih untuk berutang, beberapa belanja pemerintah dapat menjadi masalah.
"Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan," tutur dia.
Tak ketinggalan dia juga menjelaskan mengenai pentingnya utang.
Dia mengatakan, utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah.
Kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan PDB.
Kemudian dia meminta masyarakat untuk tidak berpikir negatif tentang jumlah utang Indonesia.
Dia mengatakan, masalah utang Indonesia ini merupakan hal sensitif bagi sebagian masyarakat.
Bahkan, sampai menimbulkan perdebatan panas.
Baca: Ketok Palu, Sri Mulyani Bakal Tarik Pajak Platform Digital, Mulai dari Netflix hingga Amazon
Baca: Kemenkeu Tak Bakal Nambah Pegawai dan Hentikan Sementara Penerimaan Mahasiswa STAN hingga 2024
Melalui live instagram pada Sabtu (18/7), dia mengatakan bisa berdebat, tapi jangan pakai benci dan bahasa kasar.
"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar," ujar Sri Mulyani.
Mantan direktur Bank Dunia ini mengaku sering mendengar rakyat Indonesia benci utang daan menganggap hal tersebut mengkhawatirkan.
Sri Mulyani menuturkan, Menteri Keuangan mengeluarkan beragam kebijakan, termasuk utang, guna mengelola keuangan negara apabila penerimaan lebih besar dibanding belanja-belanja pemerintah.
Dapat diambil contoh, belanja infrastruktur meliputi infrastruktur pendidikan, irigasi, saluran air, sanitasi, telekomunikasi, pelabuhan, sampai ke bandara.
Baca: Kemenkeu Tak Bakal Nambah Pegawai dan Hentikan Sementara Penerimaan Mahasiswa STAN hingga 2024
Baca: Pencairan Gaji Ke-13 PNS, TNI dan Polri tahun 2020 Belum Jelas, Berikut Klarifikasi dari Kemenkeu
Hal yang sama juga termasuk belanja di sektor lainnya seperti belanja kesehatan dan penyaluran bantuan sosial.
"Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah," ungkap dia.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Kaka, Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Soal Utang Kita Bisa Berdebat, tetapi Jangan Pakai Benci"
