lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perdana Menteri baru Prancis, Jean Castex bersumpah untuk 'tidak patuh' dalam membela sekularisme resmi Prancis.
Ia berjanji akan memerangi 'Islam Radikal' dan segala bentuknya.
Ia menyebut hal itu sebagai 'prioritas' sebagai Perdana Menteri Prancis, seperti diberitakan Al Jazeera.
Hal itu disampaikan oleh Jean Castex dalam pemaparan kebijakan pemerintah baru, di Paris, Rabu (15/7/2020) waktu setempat.
Castex menyebut Prancis goyah karena musuhnya, termasuk teroris, teoris konspirasi, dan komunitarian.
Ia mengatakan undang-undang baru untuk memerangi "separatisme" akan diperkenalkan setelah liburan musim panas.
Baca: Presiden Prancis Emmanuel Macron Minta PM Israel Benjamin Netanyahu Tahan Aneksasi Tepi Barat
UU itu bertujuan untuk "menghindari kelompok-kelompok tertentu menjadi tertutup di sekitar identitas etnis atau agama," katanya.
Beberapa anggota minoritas Muslim Perancis merasa bahwa sekularisme resmi negara itu memberikan label khusus untuk mereka.
Bahkan hakim lokal akan ditunjuk pemerintah untuk memastikan "perilaku anti-sosial sehari-hari" agar dihukum dengan cepat, katanya.
Secara khusus menargetkan Muslim
Baca: Demo di Tengah Pandemi Covid-19, Tiga Petugas Medis di Prancis Ditangkap, 50 Orang Didenda Rp 2 Juta
Yasser Louati, kepala Komite Keadilan dan Kebebasan Untuk Semua Prancis, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penggunaan istilah "separatisme" oleh Castex "sangat dituntut dan secara khusus menargetkan kaum Muslim yang mobilisasinya menentang rasisme dan Islamofobia".
"Penggunaan istilah 'separatisme' baru-baru ini oleh Emmanuel Macron menandai peningkatan baru dalam Islamophobia yang disponsori negara dalam hal itu melanggengkan fantasi musuh di dalam, sama seperti yang dilakukan Prancis dengan Yahudi di masa lalu," kata Louati.
"Tidak ada seruan untuk memisahkan diri, setidaknya tidak oleh umat Islam. Tetapi jika pemerintah mengartikan seruan untuk kesetaraan sebagai seruan bagi separatisme, maka hal itu semakin mengungkap kemunafikan lembaga-lembaga Prancis yang membungkus diri dalam panji hak asasi manusia dan buta warna. republik, sambil menyerukan [agar] penindasan yang lebih keras terhadap minoritas. "
Baca: Terungkap, Kasus Corona Pertama di Prancis Terjadi November, Menyebar Perlahan hingga Akhir Februari
Kelompok-kelompok hak asasi manusia sebelumnya mengutuk Prancis karena melakukan penggerebekan diskriminatif.
Pemerintah juga sempat melakukan penahanan rumah terhadap Muslim setelah negara itu mengumumkan keadaan darurat pada November 2015.
"Keadaan darurat yang menargetkan lebih dari 5.000 rumah Muslim, bisnis dan tempat-tempat ibadah telah menjadi permanen, dan saya khawatir akhir musim panas akan menjadi kekerasan ketika pemerintah kembali ke kantor," kata Louati.
Majelis menyetujui pidato Castex dengan 177 dari 345 suara, sementara 43 abstain.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Nr)
