Selain memperketat pelacakan, pengadaan alat kesehatan di wilayah yang telah disebutkan juga harus ditingkatkan.
"Khususnya bed, APD, obat-obatan, ventilator, kamar isolasi, ini juga masih memerlukan tambahan untuk provinsi-provinsi yang saya sebut," terang Jokowi.
"Kalau memang kekurangan agar kementerian kesehatan bisa menyampaikan ke menteri PU agar bisa segera diselesaikan," lanjut Jokowi.
Selain memperketat pelacakan kasus Covid-19, presiden juga meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pengendalian perjalanan di wilayah perbatasan.
Hala tersebut lantaran kasus Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau imported case meningkat.
"Pengendalian wilayah perbatasan, dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul-betul harus kita jadikan perhatikan lagi karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," kata Presiden.
Selain itu Jokowi juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan komunikasi yang partisipatif dalam pengendalian Pandemi Covid-19.
Sehingga diharapkan kepercayaan dalam penanganan penyebaran virus dapat dibangun lebih intens.
"Membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," kata Jokowi.
Terakhir Presiden meminta Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan semakin digencarkan.
Karena menurut sang kepala negara, masih ada wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan, karena dari survei yang kita lihat di Jatim, saat saya ke Jatim, survei mereka di jatim untuk mereka, 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," kata Presiden.
Jokowi mengatakan sosialisasi disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.
Mulai dari kampus, TNI-Polri, Ormas, Relawan, hingga tokoh masyarakat.
"Ini mobilisasi yang saya inginkan mobilisasi di Polri, TNI, Ormas, relawan, tokoh, di kampus semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya," pungkas Jokowi.
Baca: Wacana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Disetujui Anggota DPR, Ditegur Ketua MPR
Baca: Jokowi Siap Bubarkan Lembaga Negara Demi Hemat Anggaran, Ada 96 Lembaga/Komisi Sedang Dikaji
Baca: Jokowi Akan Bubarkan 18 Lembaga dalam Waktu Dekat, Ini Alasannya
(TRIBUNNEWSWIKI/Magi, TRIBUNNEWS/Taufik Ismail)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jokowi Menolak Laporan Menteri Saat Rapat Bahas Lonjakan Kasus Covid-19"