lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Israel tengah berupaya mencaplok wilayah Tepi Barat Palestina.
Terkait rencana ini, empat negara memberi peringatan keras.
Menteri luar negeri Mesir, Yordania, Prancis, dan Jerman, memperingatkan pada hari Selasa (7/7/2020), setiap perubahan pada perbatasan timur Israel akan berdampak pada hubungan mereka dengan Israel.
"Langkah seperti itu juga bisa berdampak pada hubungan dengan Israel," peringatan mereka.
Diberitakan Kontan dari Aljazeera, keempat pemimpin negara itu melakukan konferensi video.
Mereka bersepakat tidak akan mengakui perpanjangan hukum Israel di Tepi Barat kecuali Palestina menyetujuinya.
Baca: Meski Ditentang Ayah, Perempuan Yahudi-Israel Tetap Menikah dengan Pria Palestina di Tengah Konflik
"Kami percaya bahwa aneksasi wilayah Palestina yang diduduki tahun 1967 akan melanggar hukum internasional dan membahayakan jalannya proses perdamaian," demikian bunyi pernyataan bersama itu.
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga sempat menyampaikan penolakannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Palestina Tolak Rencana Perdamaian Donald Trump
Pemerintah Palestina dengan tegas menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang ditawarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menyusul penolakan tersebut, Palestina memutuskan semua hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, termasuk dalam hal keamanan, dalam pernyataan yang disampaikan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Sabtu (1/2) waktu setempat, dilansir The Guardian Minggu (2/2/2020) .
Hal itu disampaikan Abbas ketika tengah berada di Kairo untuk berpidato di Liga Arab, yang memberikan dukungan untuk Palestina.
Baca: Konon Tersembunyi di Palestina, Ternyata Inilah Harta Karun Nabi Sulaiman yang Diincar Kaum Yahudi
"Kami telah memberi tahu pihak Israel. Bahwa tidak akan ada hubungan sama sekali dengan mereka dan Amerika Serikat, termasuk hubungan keamanan," kata Abbas dikutip theguardian.com.
Sebelumnya, Israel dan Palestina memiliki kesepakatan terkait keamanan di West Bank.
Selain itu, otoritas Palestina juga memiliki kesepakatan di bidang intelijen dengan CIA.
Kesepakatan tersebut bahkan sempat berlanjut ketika Palestina mulai memboikot rencana Trump pada 2017.
Terkait hal ini, pemerintah Israel belum memberikan komentar.
Rencana perdamian Trump sendiri didukung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Ia menyerukan pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi, kecuali wilayah pemukiman Yahudi.
Nantinya wilayah itu tetap dibangun di bawah kependudukan dan kendali keamanan Israel.
Baca: Desak PBB Batalkan Rencana Damai Palestina-Israel Versi Trump, Mahmud Abbas : Itu Tak Bertahan Lama
Terkait rencana perdamaian ini, Presiden Abbas tegas menolak berdikusi dengan Trump melalui telepon.
Bahkan jika dirinya menerima salinan rencana itu dan harus mempelajirnya, ia tetap menolak.
"Trump meminta saya untuk berbicara dengannya lewat telepon, tapi saya berkata tidak. Dan dia ingin mengirimi saya surat, tapi saya menolak itu," kata Abbas.
Sekali lagi, Abbas menolak dengan tegas untuk berkompromi dengan Trump.
"Saya tidak ingin memiliki catatan dalam sejarah saya, menjual Yerusalem," tegas Abbas.
Memang blueprint rencana perdamaian itu mengusulkan pengakuan AS atas pemukiman West Bank dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Padahal sebagian besar negara menganggap berdirinya pemukiman Israel di sana sebagai pelanggaran hukum internasional.
Pertemuan para menteri luar negeri di Liga Arab, di Kario, mengatakan rencana Trump tidak memenuhi aspirasi warga Palestina.
Oleh karena itu, mereka tidak akan bekerja sama dengan AS untuk mengimplementasikan rencana tersebut.
Para menteri menegaskan Palestina memiliki untuk mendirikan negara, berdasarkan tanah yang direbut dan diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Selain itu, Yerusalem Timur berhak menjadi ibu kota.
Pendapat yang tak jauh berbeda juga diungkapkan Menteri Luar Negeri Mesir, Arab Saudi, Yordania, Iraq, Lebanon, dan lain-lain.
Meski sebagian dari mereka adalah sekutu dekat Amerika Serikat, mereka mengatakan rencana perdamaian Trump tidaklah menjadi solusi terbaik.
Menurut mereka tidak mungkin bisa tercipta perdamaian, tanpa mengakui hak Palestina untuk mendirikan negara, berdasarkan wilayah sebelum 1967.
Sementara itu, pihak Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab justru hadir di Gedung Putih, tempat Trump mengumumkan rencananya bersama Netanyahu.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Ahmad Nur Rosikin)
