lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Palestina, Mahmud Abbas mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk menolak rencana perdamaian di Timur Tengah yang dikeluarkan Presiden Donald Trump.
Penolakan Mahmud Abbas pada Selasa (11/2) beranggapan bahwa cara Donald Trump dapat memecah tanah Palestina dan tidak akan pernah membawa perdamaian yang sesungguhnya.
Di hadapan DK PBB, Mahmud Abbas terlihat mengangkat sebuah peta besar masa depan Palestina seperti yang dikeluarkan Trump.
Diwartakan AFP, Abbas menyatakan bahwa pembagian wilayah tersebut hanya merupakan kesepakatan 'swiss cheese' semata yang hanya akan membuat Palestina menjadi 'negara terfragmentasi' belaka tanpa kendali atas wilayah udara, teritorial lautan atau di Yerusalem Timur.
"Siapa di antara kalian yang mau menerima keadaan seperti itu? tanya Abbas.
Baca: Liga Arab Tolak Usulan Perdamaian Israel-Palestina : Yerusalem Harus Jadi Ibu Kota Palestina
Abbas juga memperingatkan bahwa Israel dapat menciptakan situasi 'apartheid' jika terus melangkah dengan proses aneksasi.
"Saya ingin mengatakan kepada Donald Trump bahwa apa yang ia rencanakan tidak dapat mencapai perdamaian dan keamanan karena membatalkan legitimasi internasional," kata Abbas.
"Jika kamu memaksakan perdamaian, maka itu tidak akan bertahan lama, itu tidak bisa bertahan lama," tambah Abbas.
"Kesepakatan ini bukanlah (melalui) kemitraan internasional. Proposal ini (hanya) dari satu negara, didukung oleh negara lain, untuk (kemudian) diberlakukan," terang Abbas.
Baca: Donald Trump Umumkan Perdamaian Palestina Israel, Netanyahu Sebut AS Teman Baik, Abbas Menolak
Rencana Trump
Sebelumnya, Palestina telah berusaha menggalang dukungan internasional untuk membatalkan rencana Donald Trump.
Pada 28 Januari lalu, bersama dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Donald Trump sempat mengungkapkan rencana perdamaian konflik Israel dan Palestina.
Sebagai bagian dari perdamaian Timur Tengah, Donald Trump menegaskan bahwa Kota Yerusalem akan menjadi ibukota Israel, sementara Palestina akan diberikan hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kota, apabila diakui sebagai negara.
"Yerusalem akan tetap menjadi milik Israel sebagai ibu kota dan tidak dapat dipisahkan," kata Trump.
Usulan Trump ini diyakininya dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Israel maupun Palestina.
Solusi dua negara ini diklaim Trump dapat menjadi jawaban atas permasalahan kedua negara.
Palestina tampaknya akan mengambil jalan lain, setelah sebelumnya membatalkan rencana pemungutan suara pada Selasa, (11/2) yang akan menutup jalan bagi bagi rencana Trump.
Baca: Israel Lanjutkan Serangan ke Palestina, Menarget Kelompok Militan PIJ: 12 Warga Dilaporkan Terbunuh
Komentar Para Diplomat
Sementara itu para diplomat menilai bahwa rencana AS telah memberikan tekanan besar, termasuk dampak finansial terhadap anggota Dewan Keamanan PBB.
Beberapa negara di Eropa dilaporkan juga ragu-ragu atas rencana Trump.
Di lain hal, seorang pejabat senior AS memuji respons dari negara-negara di dunia dengan menyatakan, "Dengan tidak menghadirkan resolusi yang dapat memecah belah, maka Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa sudah berakhir gunakan cara lama dalam melakukan sesuatu,"
--
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
