lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mobil yang ditumpangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Padang, Sumatera Barat, Habibul Fuadi, dicegat paksa oleh beberapa wali murid pada Selasa (7/7/2020).
Pencegatan tersebut dilakukan di Kantor DPRD Padang.
Aksi tersebut dipicu karena tidak lolosnya anak-anak wali murid dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah atas (SMP) negeri di wilayah tersebut.
Wali murid yang rata-rata terdiri dari ibu-ibu tersebut berteriak dan memojokkan kepala dinas terkait dengan sistem PPDB.
"Agiah (beri) jawaban, Pak Kadis," teriak para wali murid.
Mulanya, peristiwa pencegatan tersebut bermula saat ratusan orang tua menggeruduk kantor DPRD Padang pada Selasa (7/7/2020).
Mereka menunggu hasil pertemuan antara DPRD dan Dinas Pendidikan Padang terkait dengan sistem PPDB.
Sekaligus, para wali murid tersebut juga ingin menyampaikan aspirasi mereka mengenai PPDB tahun ini.
Banyak diantara mereka yang melayangkan protes lantaran anaknya tidak lolos seleksi PPDB SMP di Padang.
Akhirnya, mereka pun mengejar mobil Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi saat hendak meninggalkan gedung DPRD Padang.
Mayoritas orang tua tersebut pun mendesak Habibul memberikan jawaban atas protes mereka.
Baca: Bukan Orang Sembarangan, Sosok PNS Pertama Adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Punya NIP 010000001
Baca: UNS Surakarta Berikan Bantuan Keringanan Biaya UKT Bagi Mahasiswa di Tengah Covid-19
Baca: Klik Link http://ppdb.jakarta.go.id, Pendaftaran PPDB Jakarta Jalur Zonasi Bina RW Dibuka Malam Ini
Tak mampu di sekolah swasta
Saat aksi pencegatan Kadis Padang tersebut terdapat sejumlah Satpol PP Padang yang berusaha menghalau protes para orang tua.
Seorang wali murid bernama Yeni (48) mengaku ia melakukan protes karena tak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena sistem PPDB tahun ini.
Padahal, dia tidak mampu jika menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
"Mana sanggup bayar sekolah swasta. Kondisi sekarang sudah susah. Untuk makan saja sudah susah, mana ada bayar uang sekolah swasta," kata Yeni.
Kuota SMP yang tidak cukup
Menanggapi aksi protes yang dilayangkan oleh ratusan wali murid di depan Gedung DPRD Padang, Habibul pun akhirnya angkat bicara.
Dia menjawab bahwa jumlah SMP di Padang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD.
Kapasitas SMP negeri tidak mampu menampung semua lulusan SD di Sumbar.
"Kita minta orangtua paham bahwa SMP negeri tidak mampu menampung semua lulusan SD. Hanya mampu 60 persen saja dari lulusan SD," jelas Habibul.
Tentu sekolah negeri tidak mampu menampung seluruhnya.
Baca: Tahun Ajaran Baru, Gubernur Jatim Gratiskan SPP SMA/SMK Negeri: Sekolah Dilarang Memungut Biaya
Baca: Bocah 13 Tahun Tewas Dililit Ular Sanca Berukuran 4 Meter, Nahasnya Warga Hanya Bisa Menonton
Baca: Akademi TNI Desak Pemkot Magelang Pindah Kantor: Aset Bintang 3 tapi Dipakai Selevel Wali Kota
"Hanya 60 persen yang bisa diterima di SMP negeri. Sisanya tentu bisa di swasta atau MTs," jelas Habibul.
Adapun jumlah lulusan SD di Kota Padang ada 15.836 orang, sedangkan SMP negeri hanya berkapasitas 8.697 siswa.
PPDB SMA/SMK di Sumbar diperpanjang sampai 8 Juli
Dinas Pendidikan Sumatera Barat kembali memperpanjang masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Sumbar hingga 8 Juli mendatang.
Sebelumnya, pendaftaran ditutup pada Senin (6/7/2020) dan hasilnya diumumkan Selasa (7/7/2020).
Perpanjangan dilakukan Disdik Sumbar bertujuan merampungkan proses validasi dan verifikasi data, hasil seleksi untuk jalur zonasi, afirmasi atau inklusi dan perpindahan orangtua.
"Iya diperpanjang hingga 8 Juli mendatang," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).
Adib pun mengatakan, bagi siswa yang mengalami masalah dalam pendaftaran diminta untuk melaporkan ke sekolah yang dituju.
Di sana akan ada tim yang akan memberikan bantuan.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Perdana Putra)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Makan Saja Susah, Mana Ada Bayar Sekolah Swasta...""
