Pakar Hukum Pidana UNILA Sebut UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi

Pakar hukum pidana Universitas Lampung mengatakan secara yuridis UU KPK tetap berlaku dan tidak menimbulkan masalah meski tidak ditandatangani Jokowi.


zoom-inlihat foto
presiden-jokowi-6.jpg
Tribun Timur
Presiden Jokowi belum menandatangani hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak pakar yang mempertanyakan sikap Jokowi tersebut.


Pakar hukum pidana Universitas Lampung mengatakan secara yuridis UU KPK tetap berlaku dan tidak menimbulkan masalah meski tidak ditandatangani Jokowi.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo mendapat kritikan karena belum menandatangani Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Sejumlah pakar hukum mempertanyakan sikap Jokowi tersebut, di antaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan.

Dalam sebuah sidang di Mahkamah Konstitusi, dia pernah mempertanyakan sikap Jokowi terhadap UU KPK hasil revisi tersebut.

Meski demikian, pakar hukum pidana Universitas Lampung, Sunarto, mengatakan secara yuridis UU KPK tetap berlaku dan tidak menimbulkan masalah walaupun tidak ditandatangani presiden.

Sunarto mengungkapkan hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dalam Pasal 73 Ayat (2).

"Secara yuridis revisi UU KPK telah terpenuhi dan berlaku," ujar Sunarto dalam sebuah webinar, Senin (6/7/2020).

Di sisi lain, menurut Sunarto, berlakunya undang-undang harus diterima semua pihak.

Sebab, undang-undang akan menjadi bagian dari kehidupan dan mempengaruhi interaksi masyarakat.

"Kalau kita lihat, UU yang direvisi pasti dilihat hal baik dari masalah kepastian hukum, juga memuat unsur keadilan. Yang tidak kalah penting adalah kemanfaatannya itu," kata dia.

Baca: Antisipasi Praktik Korupsi dalam Pilkada 2020, Mahfud MD: Kita Minta KPK Mengawasi

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020)
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020) (Tribunnews)

Sunarto mengatakan tidak ditandatanganinya Revisi UU KPK oleh Presiden, bisa terjadi beberapa kemungkinan.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved