lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Angkatan Laut AS mengirim dua kapal induknya Laut China Selatan untuk latihan sebagaimana China yang melakukan latihan militer sendiri di wilayah yang disengketakan.
Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat senior militer AS yang dikutip oleh Wall Street Journal.
USS Ronald Reagan, USS Nimitz dan empat kapal perang lainnya akan mengadakan latihan skala besar di Laut China Selatan mulai Sabtu (4/7/2020), menurut laporan yang mengutip pernyataan Laksamana Muda George Wikoff, komandan operasi.
Meski begitu, lokasi persisnya tidak diungkapkan.
"Tujuan [dari latihan yang direncanakan] adalah untuk menunjukkan sinyal yang tidak ambigu kepada mitra dan sekutu kami bahwa kami berkomitmen untuk keamanan dan stabilitas regional," kata Wikoff, seperti dilansir oleh South China Morning Post.
Operasi Angkatan Laut AS berlangsung pada saat yang sama dengan lima hari latihan oleh militer China di dekat Kepulauan Paracel, yang dimulai pada hari Rabu kemarin.
Sebelumnya, China melarang kapal-kapal mendekati Kepulauan Paracels di Laut China Selatan (LCS).
Hal ini terjadi karena negara tersebut hendak melakukan latihan militer di kawasan tersebut.
Baca: China Bantah Laporan Investigasi Adanya Pemaksaan Aborsi dan Kontrasepsi Etnis Uighur di Xinjiang
Baca: AS Semakin Intens Lakukan Aktivitas Militer di Laut China Selatan, Pertanda Siap Gempur Tiongkok?
Pada 28 Juni, Administrasi Keselamatan Maritim China mengumumkan rencana latihan selama lima hari, mulai tanggal 1-5 Juli.
China lantas meminta semua kapal sipil termasuk nelayan tidak merapat demi keselamatan selama periode latihan.
"China sudah membawa pasukan militer untuk latihan di dekat kepulauan Paracels setiap tahun untuk memperkuat kontrol pada wilayah itu dan membuatnya tak tergantikan," laporan media Jepang Asian Nikkei Review.
Sontak saja, hal tersebut memicu kemarahan dari Vietnam yang juga mengklaim Kepulauan Paracels sebagai miliknya.
Kementerian luar negeri Vietnam mengatakan tindakan China tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang dapat membahayakan hubungan Beijing dengan ASEAN.
Kepulauan Paracels merupakan subjek klaim yang tumpang tindih antara China, yang menyebut mereka sebagai Xisha Islami, dan Vietnam yang menyebut wilayah tersebut sebagai Kepulauan Hoang Sa.
Sementera itu, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana menyebut latihan militer China tersebut merupakan tindakan yang sangat provokatif.
Baca: Angkatan Laut Jepang dan India Gelar Latihan Militer Bersama, Peringatan untuk China?
Baca: Jepang Awasi Aktivitas Membahayakan yang Dilakukan China di Laut Perbatasan India-Hong Kong
Operasi Angkatan Laut AS mengikuti peringatan dari Departemen Pertahanan AS pada hari Kamis bahwa latihan militer Beijing “adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang dilakukan China untuk menegaskan klaim maritim yang melanggar hukum dan merugikan negara-negara Asia Tenggara di Laut China Selatan.
Sebuah pernyataan dari departemen pertahanan mengatakan tindakan China berbeda dengan janjinya untuk tidak melakukan militerisasi Laut China Selatan dan visi Amerika Serikat tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di mana semua negara, besar dan kecil, aman dalam kedaulatan mereka, bebas dari paksaan, dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima.
Baca: Amerika Serikat-China Memanas, 3 Kapal Perang AS Terlihat Berpatroli di Perairan Indo-Pasifik
Wikoff mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa latihan Angkatan Laut AS itu bukan tanggapan terhadap latihan angkatan laut China sebagai reaksi yang lebih umum terhadap meningkatnya sikap tegas militer Beijing.
Sebelumnya, Tiongkok sudah memberi tahu PBB pada bulan Desember lalu bahwa Beijing memiliki hak berdaulat untuk semua pulau di Laut China Selatan, termasuk Paracels.
Pada bulan Juli 2016, sebuah keputusan oleh pengadilan internasional di Den Haag menentukan China tidak memiliki "hak bersejarah" atas Laut China Selatan dan memutuskan bahwa beberapa terumbu karang yang diklaim oleh beberapa negara tidak dapat secara hukum digunakan sebagai dasar untuk klaim teritorial.
Tentu saja Beijing menolak keputusan itu dan menggambarkannya sebagai “tidak memiliki kekuatan mengikat".
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)
