lihat foto
Moeldoko mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya enggak bisa melampaui apa yang dipikirkan presiden. Secara mutlak itu otoritas beliau dan hak prerogatif beliau. Jadi saya enggak punya kompetensi mengomentari itu," ujar dia.
"Tapi apa yang disampaikan presiden itu juga sebuah injeksi bagi para menteri untuk lebih memunculkan energi baru karena Covid ini kan cukup lama menguras energi. Maka diperlukan suntikan agar terbangun energi baru yang positif," ucap Moeldoko.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.
Baca: Sejumlah Kalangan Dukung Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet, Sebut Ada Menteri Cari Aman
Baca: Video Amarah Presiden Jokowi ke Para Menteri Dinilai Tak Elok dan Hanya Ciptakan Rumor Reshuffle
Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.
"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," ucap Presiden.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.
Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle"
