"Moeldoko cukup bilang begitu," lanjutnya.
Fahri menilai cara itu akan lebih efektif dan membuat menterinya segan dengan permintaan presiden.
"Begitu bilang presiden minta, gemetar itu orang. Presiden minta, lapor datanya," jelas Fahri.
Fahri kemudian menjawab pertanyaan Najwa Shihab yang mengungkapkan kenapa tidak Presiden saja yang meluapkan kemarahan.
"Kita perlu menjaga kewibawaan presiden. Presiden itu untuk kepentingan persatuan," jelas Fahri.
"Ketika Anda melihat Jokowi selantang itu, itu menjatuhkan wibawanya?" tanya Najwa lagi.
Fahri membenarkan.
Ia menyarankan sebaiknya sikap marah itu tidak perlu ditunjukkan lagi.
"Iya, kalau terus-menerus melakukan itu, runtuh wibawanya," tegas Fahri.
Ia menyinggung ada banyak kesalahan data dalam pidato yang disampaikan Jokowi, termasuk tentang minimnya penyerapan anggaran Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.
Menurut Fahri, data yang masuk di presiden berbeda dengan yang dimiliki Komisi IX.
"Apalagi kalau kemudian dalam marahnya itu banyak salah data, seperti dia dibantah oleh Komisi IX yang mengatakan bahwa Menteri Kesehatan belanjanya lebih banyak," ujar Fahri.
"Yang masuk di dia cuma Rp 1,9 triliun," tambahnya.
Isu reshuffle berhembus
Seperti yang diketahui, kabar akan adanya reshuffle berhembus kencang menyusul kemarahan sekaligus peringatan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi merasa kecewa dengan kinerja dari para menterinya dalam menyikapi krisis dan pandemi Virus Corona.
Dikutip dari acara Kompas Petang, Kamis (2/7/2020), kini muncul ada tiga menteri yangbisa terkena reshuffle.
Baca: Rumor Reshuffle Kabinet Mencuat Pasca-Jokowi Beri Teguran, 4 Nama Menteri Ini Dinilai Cocok Diganti
Baca: Jokowi Marahi Para Menteri, Fahri Hamzah Buka Suara: Presiden Seperti Mengiba, Kali Ini Bukan Drama
Baca: Pengamat Politik: Menteri Cari Aman, Parpol Pasti Cegah Kadernya Terkena Reshuffle
Satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Terawan Agus Putranto.
Terawan Agus sebelumnya menjadi sorotan utama lantaran berkaitan langsung dengan kasus Covid-19, yakni di bidang kesehatan.
Terlebih pada rapat kabinet saat itu, Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi, terkait dengan anggaran yang dikeluarkan.