lihat foto
Parpol pendukung soal reshuffle
Sementara itu, terkait ancaman reshuffle kabinet, Hasto menegaskan, keputusan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai alat evaluasi kinerja menteri.
Ia berharap, apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut dapat memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet untuk mencari solusi komprehensif dan efektif.
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi Covid-19.
"Dia punya hak untuk melakukan reshuffle mengganti menteri yang menurut dia tidak mampu menyesuaikan ritme kerja dia, tidak mampu memenuhi ekspektasi Presiden.
Itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.
Senada, Sekjen PPP Arsul Sani menilai, pelaksanaan reshuffle anggota Kabinet Kerja bukan hal yang baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Keputusan untuk reshuffle atau meleburkan kementerian adalah kewenangan Presiden.
"Itu biar jadi urusan Presiden, juga soal struktur kabinet pasca-reshuffle.
Mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan, maka itu juga semua kewenangan Presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai ancaman Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet merupakan cambuk bagi para menteri agar bekerja lebih keras lagi.
Jazilul mengatakan, apa pun keputusan Presiden nantinya, kepentingan bangsa ialah yang utama.
Penjelasan Istana
Sementara itu, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan sendiri kenapa baru merilis video kemarahan Jokowi 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.
Bey beralasan, video itu memang awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.
Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan.
Banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik.
Oleh karena itu, pihak Biro Pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video itu pada Minggu (28/6/2020).
Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai 10 hari.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.
Namun, belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri.
Oleh karena itu, Jokowi kembali memberi peringatan yang lebih keras kepada jajaran menterinya.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Respons terhadap Kejengkelan Presiden Jokowi"
