Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC) Minta PBB Selidiki Kasus Kejahatan terhadap Etnis Uighur

Aliansi Antar-Parlemen untuk China (kiri) meminta PBB menyelidiki dugaan kekerasan terhadap masyarakat etnis Uighur di Xinjiang.


zoom-inlihat foto
aliansi-antar-parlemen-untuk-china-3.jpg
Kolase Foto Twitter dan AFP
Aliansi Antar-Parlemen untuk China (kiri) meminta PBB menyelidiki dugaan kekerasan terhadap masyarakat etnis Uighur di Xinjiang.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Aliansi Antar-Parlemen untuk China (Inter-Parliamentary Alliance on China / IPAC), sebuah kelompok politisi lintas partai internasional meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan penyelidikan terhadap situasi di wilayah Xinjiang.

Sejumlah anggota aliansi, termasuk beberapa di antaranya merupakan anggota Partai Konservatif ini menyerukan agar negara-negara di dunia 'tak bisa diam saja'.

Duncan Smith, Baroness Helena Kennedy QC, lalu senator AS Marco Rubio meminta PBB mengadakan penyelidikan independen yang tidak memihak.

"Sebuah bukti sudah ada sekarang, yang menduga ada penahanan massal, indoktrinasi, penahanan di luar hukum, pengawasan, kerja paksa, dan penghancuran situs budaya Uighur, termasuk makam dan aneka bentuk kejahatan lain," tulis pernyataan tersebut.

"Dunia tak bisa hanya diam saja menghadapi kekejaman yang sedang berlangsung ini. Negara kita terikat kewajiban serius mencegah dan menghukum setiap upaya menghancurkan suatu kelompok, etnis, ras, atau agama baik sebagian ataupun keseluruhan," tukas pernyataan ini, Senin (29/6), dilansir BBC, Selasa (30/6/2020).

Desakan AS

Amerika Serikat meminta Partai Komunis China untuk menghentikan praktik aborsi paksa terhadap perempuan muslim etnis Uighur.

Amerika Serikat (AS) merespons laporan yang menyebut China menggunakan sterilisasi dan aborsi paksa terhadap warga etnis muslim Uighur.

Melalui Sekretaris Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael R. Pompeo, AS menyerukan Partai Komunis China (PKC) segera mengakhiri praktik 'mengerikan' ini.

"Dunia menerima laporan yang mengganggu hari ini bahwa Partai Komunis China menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan pemaksaan program keluarga berencana dengan paksa terhadap muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, sebagai bagian dari penindasan yang berkelanjutan," tulis Pompeo dalam pernyataan resmi, Senin (29/6/2020).

Pompeo memuat ungkapan bahwa laporan tersebut 'mengejutkan' pihak Amerika Serikat.

Oleh Pompeo, PKC dinilai konsisten atas praktik penindasan terhadap etnis Uighur yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Pompeo menilai PKC tidak peduli atas kehidupan minoritas dan martabat masyarakat Uighur.

Di akhir pernyataannya, ia menyerukan agar PKC segera mengakhiri praktik ini.

Pompeo meminta semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam menuntut 'pelanggaran' yang 'tidak manusiawi' ini.

Penelitian Antropolog Asal Jerman 

Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan otoritas China memaksa perempuan menggunakan alat kontrasepsi di Xinjiang sebagai upaya pengurangan populasi masyarakat muslim Uighur.

Usaha sistematis 'sterilisasi perempuan', menurut laporan akademisi Jerman yang membidangi isu Uighur, Adrian Zenz, juga menyebut China memaksa warga Uighur untuk aborsi.

Penelitian Adrian mendorong munculnya seruan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dilakukan penyelidikan.

Adapun China membantah tuduhan tersebut dalam sebuah pernyataan.

China menyebut apa yang dituduhkan adalah hal yang tidak berdasar.

Baca: UU tentang Uighur Diteken oleh Donald Trump, Reaksi China: Kami Akan Ambil Tindakan Balasan

Etnis muslim Uighur di China.
Etnis muslim Uighur di China. (AFP)




Halaman
123






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved