lihat foto
Bahkan Jokowi tak sungkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan dalam situasi saat ini.
Masih dari pidatonya, Jokowi juga mengingatkan terkait program belanja di kementerian.
Menurut Jokowi, laporan belanja di kementerian masih biasa-biasa saja.
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik," kata dia.
Jika masih ada hambatan, lanjut Jokowi, para menteri bisa mengeluarkan peraturan menteri (Permen) bahkan bila perlu Perpres.
Hal ini dilakukan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Di rapat itu, Jokowi mencontohkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mendapat anggaran senilai Rp 75 triliun.
Dari jumlah itu, yang baru terserap hanya 1,53 persen.
Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, tenaga medis, segara keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan," kata Jokowi.
Termasuk soal bantuan sosial (bansos) yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Bila ada masalah, para menteri terkait dapat melakukan tindakan lapangan.
"Meskipun sudah lumayan, tapi ini baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," ujar Jokowi.
Pun di bidang ekonomi.
Jokowi meminta, stimulus ekonomi dapat masuk ke usaha kecil, mikro, menengah, perbankan, manufaktur, industri hingga padat karya.
"Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu, nggak ada artinya," kata Jokowi.
"Beri prioritas pada mereka. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara-gara urusan peraturan."
Bahkan Jokowi berani mempertaruhkan reputasi politiknya asal demi bangsa dan negara.
Selengkapnya, simak pidato Jokowi saat membuka saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Nur) (Tribunnews.com/Sri Juliati)
