lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Melalui siaran di televisi nasional, Perdana Menteri India, Narendra Modi menyatakan siap berperang dengan China apabila diperlukan.
Menurutnya, pengorbanan tentaranya yang tewas tidak akan sia-sia.
Modi juga menekankan bahwa persatuan dan integritas negara adalah yang paling penting.
"Kami tak pernah memprovokasi siapapun," kata Modi merujuk bentrokan dengan pasukan China pada Senin (15/6/2020).
"Jelas tidak ada keraguan bahwa India menginginkan perdamaian, tetapi jika diprovokasi, India akan beri jawaban yang pantas," kata Modi.
Baca: India Gelar Pemakaman Tentara yang Tewas dalam Bentrokan dengan China
Sebagai informasi, Narendra Modi adalah seorang tokoh nasionalis.
Ia terpilih selama 2 periode untuk masa jabatan lima tahun pada Mei 2019.
Saat kampanye pemilu, ia fokus pada keamanan nasional setelah adanya peningkatan ketegangan dengan sang musuh bebuyutan yaitu Pakistan, di perbatasan barat India.
Media gung-ho India dan oposisi menekan Modi untuk merespons China secara agresif.
Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi oposisi membuat tweet: “Sudah cukup, kita perlu tahu apa yang terjadi. Berani-beraninya Cina membunuh prajurit kita, beraninya mereka mengambil tanah kita.
Seruan Boikot Produk China
Menteri Urusan Pangan dan Konsumen India, Menteri Urusan Pangan dan Konsumen India, Ram Vilas Paswan menyerukan kepada masyarakat India untuk memboikot produk-produk China.
Ia juga mengarahkan para pejabat kementeriannya untuk tidak memakai produk China dalam sehari-hari.
Pernyataannya ini hadir buntut naiknya tensi antara India dan China dalam persoalan perbatasan wilayah di Himalaya.
"Saya menyerukan ke semua orang, melihat cara China bertingkah, kami memboikot semua produk China," kata Paswan, dilansir Economic Times, Kamis (18/6/2020).
Lebih jauh lagi, Paswan juga mendesak pemerintah pusat agar secara ketat menerapkan aturan standar kualitas Badan Standar Nasional India (BIS) atas produk yang diimpor dari China.
"Ketika barang-barang kami sampai di luar negeri, mereka memeriksanya. (Sementara) ekspor beras Basmati kami ditolak, tetapi ketika barang-barang mereka datang ke India, tidak ada kontrol kualitas yang ketat," kata Paswan.
Baca: Ini Identitas 20 Tentara India yang Tewas dalam Bentrokan dengan China di Perbatasan Himalaya
Diketahui, India menerbitkan undang-undang baru yang berkaitan dengan standar kualitas barang pada 2016.
Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah mempromosikan budaya kualitas produk agar sesuai dengan standar kualitas India.
Undang-undang terbaru ini juga mengatur penilaian produk, peningkatan sanksi dan aturan penarikan kembali produk, meski sudah diberi label Indian Standards Institution (ISI).
