lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejumlah mahasiswa asal Purwakarta menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR RI atas biaya kuliah yang mahal selama pandemi.
Perwakilan mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya kepada Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang membidangi masalah pendidikan.
Mahasiswa ini menyampaikan aspirasi terkait uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi di masa pandemi saat ini.
Ada sejumlah poin yang mereka tekankan, salah satunya meminta pemerintah mencoba membantu mengomunikasikan kepada perguruan-perguruan tinggi baik negeri atau swasta untuk menyesuaikan UKT.
Menurut Syaiful Huda, di masa pandemi saat ini, UKT seharusnya menyesuaikan dengan kondisi sekarang.
Lagipula, UKT itu dibayar dari pendapatan para orangtua mahasiswa, sehingga dia mendorong perguruan tinggi bisa sesuaikan UKT turun dengan skema menyicil misalnya dua tahun.
"Aspirasi ini akan saya sampaikan pula ke Kemendikbud. Kemendikbud mesti kawal. Jangan hanya memberi pernyataan menyerahkan pada perguruan tinggi. Ada banyak contoh ketika enggak dikawal akhirnya enggak jalan, jadi Kemendikbud harus turun tangan relaksasi UKT," ujarnya, Jumat (5/6/2020).
Huda juga menjelaskan DPR bersama Kemendikbud telah menyepakati pada 25 Ramadan untuk meminta penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 400 ribu kuota KIP di 2020, termasuk di dalamnya untuk SD, SMP, SMA.
Baca: Kuliah S1 Universitas Pertahanan: Ada Beasiswa Penuh untuk Semua Mahasiswa, Besok Akhir Pendaftaran
Baca: Kisah Mahasiswa Indonesia di Mesir Berpuasa Ramadan di Tengah Pandemi Corona
"Saya berharap siswa-siswa di Purwakarta bisa manfaatkan itu dan koordinasi dengan pihak terkait," ucapnya.
Saat masa pandemi ini, mahasiswa pun diminta untuk belajar secara online sehingga diperlukan kuota yang memadai.
Huda juga mengusulkan pemerintah melalui Kemendikbud memberikan kuota gratis kepada mahasiswa dan dosen dari BUMN milik pemerintah.
"Semua kampus pasang untuk penggratisan kuota. Beberapa tempat sudah berjalan," ucapnya.
Baca: Demo Ojol Di Depan Gedung DPR RI: ‘Kami Ada Karena Kebutuhan’
Baca: Karantina WNI di Natuna Menuai Penolakan, Anggota Komisi I DPR RI: Sudah Sesuai Protokol WHO
Baca: Jika Jadi Presiden, Rocky Gerung Bakal Sapu Bersih DPR RI : Produk Mereka Buruk
-
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/TribunJabar)
