lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tiga menteri Presiden Joko Widodo secara terpisah singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemprov DKI.
Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) lalu, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk menanggung bansos baik dalam bentuk sembako maupun tunai di Jakarta.
“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani.
Baca: Penerima Bansos di Warakas Tercatat Hanya 9 Keluarga, Masyarakat Pertanyakan Data dari Kemensos
Baca: Menkeu Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos ke 1,1 Juta Warganya: Seluruhnya Diminta Dicover Pusat
Selanjutnya, Mensos Juliari menyebut penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di Jakarta dan menemukan warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima baksos Pemprov DKI Jakarta.
Akibatnya, terjadi kekacauan di lapangan.
“Pada saat ratas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Mensos.
Menurut Juliari, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tak menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Tak berhenti di situ, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menko PMK mengaku sempat menegur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca: Muhadjir Effendy Tegur Keras Anies Baswedan Terkait Bantuan Sosial untuk Warga DKI Jakarta
Baca: Pemprov DKI Disebut Tak Mampu Beri Bansos ke 1,1 Juta Warganya, Wakil Ketua DPRD Angkat Bicara
“Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data.”
“Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini sedang tarik-menarik, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,” ungkap Muhadjir.
Sementara, Anies Baswedan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang pada Selasa (12/5/2020) memberi klarifikasi.
Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tak terjadi kelaparan.
“Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan, mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi.”
“Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang saya katakan tadi, tidak ada krisis pangan,” tutur Anies Baswedan.
Anies mengaku tak ingin ada kekacauan lebih besar, jika bansos tak segera diberikan.
“Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta, risikonya menjadi besar,” jelasnya.
Awalnya, kata Anies, semua berjalan dengan lancar.
Baca: Anies Blak-blakan Sudah Lacak Covid-19 di Jakarta Sejak Januari: Kami Tak Diizinkkan Lakukan Uji Lab
Baca: Anies Baswedan Tetapkan Sanksi Denda Pelanggar PSBB Jakarta, Mulai Rp 250 Ribu hingga Rp 10 Juta
