Termasuk, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS DPR menyoroti masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja (TKA) di dalam negeri.
Anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Demokrat banyak merima aspirasi keresahan masyarakat terkait masuknya TKA ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Sekarang banyak pekerja di PHK, tentu tidak adil rasanya bagi kita. DPR harus bersuara terkait 500 tenaga kerja asing masuk ke Indonesia," tutur Herman saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Baca: Luhut Pastikan TKA China Akan Tetap Masuk ke Indonesia: Kita Belum Siap Proyek Ini Sendirian
Menurut Herman, saat pekerja di dalam negeri terkena PHK, sebaiknya putra-putri Indonesia didorong kemampuannya dan diberikan ruang yang cukup untuk berkarir lebih baik.
"Kita harus beri ruang, dibanding diambil tenaga kerja asing," ucap Herman.
Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati yang mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara telah menolak kedatangan TKA asal China.
"Maraknya isu masuknya TKA, kita melihat begitu banyak adanya pekerja yang kehilangan pekerjaannya," ucap Kurniasih.
Baca: Kontroversi Izin Masuk 500 TKA China, Pemerintah Dinilai Inferior Jika Berhadapan Investor China
Melihat kondisi tersebut, kata Kurniasih, PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penerimaan TKA hingga pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi berakhir.
"Kami juga mendesak untuk membuka peluang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja lokal sebagai langkah mengurangi risiko gejala sosial, akibat makin banyaknya angka pengangguran," tutur Kurniasih.
(Tribunnews/Reynas Abdila/Seno)(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Al Farid)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Pastikan TKA China Masuk Indonesia Juni atau Juli 2020, Sekarang Baru Urus Dokumen