lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tak ayal pernyataannya kini menuai polemik.
Menanggapi pernyataan Menkeu tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, seluruh daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.
Akan tetapi, dia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat.
Dia berpendapat seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak dapat menjangkau seluruh warganya yang terdampak Covid-19.
Baca: Dampak Corona, Sri Mulyani Ungkap Presiden Sedang Pertimbangkan Potong Gaji Ke-13 dan THR PNS
Baca: Sri Mulyani Beberkan Alasan Indonesia Tak Lakukan Lockdown: Masalahnya SDM, Bukan Anggaran
“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita lewat siaran pers, Kamis (7/5/2020).
Zita mengutarakan, sekarang ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi wabah virus corona ini.
Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta untuk menangani permasalahan Covid-19.
“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” tuturnya.
Dia juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi mengenai pendanaan untuk menangani Covid-19.
“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.
Bukan hanya itu saja, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.
Menurut dia, saat ini pemerintah pusatlah yang memiliki kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.
“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” kata dia.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebut jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
Bendahara Negara itu menerangkan, Pemprov DKI menyatakan tidak mempunyai anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, tetapi tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," jawab Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Kaka, Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, "Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?"
