lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di wilayahnya.
Sri Mulyani pun mengatakan, kini tanggung jawab untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut tersebut dilempar ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, hal tersebut lantaran Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki anggaran yang cukup.
Kabar tersebut diakui Sri Mulyani didapatkannya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.
Baca: Akui Data Salah dan Keliru, Anggota DPRD DKI Jakarta Masuk Daftar Penerima Bansos
Baca: Menkeu: Korban PHK Akibat Corona Akan Terima Santunan Rp 1 Juta Per Bulan dan Pelatihan
Dengan ini, pemerintah pusat pun harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.
Di sisi lain, ia menjelaskan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.
Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.
"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.
Pemerintah mengumumkan akan memberi bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta.
Lalu, juga akan memberi bansos kepada 576 ribu keluarga di Bodetabek.
Bansos yang diberikan bernilai Rp600 ribu per bulan per keluarga. Bansos akan diberikan selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020 sejalan dengan estimasi akhir puncak pandemi corona di Indonesia.
Baca: Pemerintah Pangkas Belanja Pegawai Sebesar Rp 3,4 Triliun, PNS Dipastikan Tak Dapat Tukin Tahun Ini
Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah menggelontorkan beragam stimulus berupa program bantuan sosial (bansos) untuk bisa menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi.
Hal tersebut setelah pemerintah memproyeksikan tingkat pertumbuhan konsumsi akan kian tertekan di kuartal II tahun ini akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.
"Kalau dari Rp 9000 triliun (nilai konsumsi RI tahun lalu), Rp 5.000 triliun di Jawa dan mereka mengalami kontraksi, maka kalaupun ada bansos Rp 110 triliun tidak bisa subsitusi penurunan konsumsi dari Rp 5.000 triliun tersebut," jelas Sri Mulyani.
Baca: Bukan Cuma Telat, Surat Edaran Tunjangan Hari Raya Kali Ini Bikin Ketar-Ketir Para Pekerja
Baca: Beasiswa D3 Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari Kemendag RI: Biaya Kuliah Gratis, Berminat?
Sri Mulyani menjelaskan, sebesar 57 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi atau setara Rp 9.000 triliun.
Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek.
Jika terjadi penurunan 10 persen saja dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi kemerosotan angka yang cukup besar.
Untuk mengantisipasi itu, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp 405,1 triliun.
Total anggaran ini akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, ia pun menjelaskan, meski tak mampu menambal pengurangan potensi pertumbuhan konsumsi, namun diharapkan berbagai bantuan sosial diharapkan mampu menjadi bantalan dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan.
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI"
dan di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos ke 1,1 Juta Warganya: Seluruhnya Diminta Dicover Pusat
