lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik bantuan Presiden RI yang dianggapnya terhambat karena adanya tas berlogo presiden.
Menurut Fadli Zon, bantuan tersebut seharusnya tidak perlu menggunakan embel-embel logo Presiden.
Fadli Zon mengatakan, saat ini rakyat tidak butuh kemasannya, meainkan isi bantuan sosial tersebut.
Mengetahui hal ini, Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya memberikan tanggapan.
Yunarto Wijaya memperlihatkan foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memberikan bantuan rapid test.
Melansir Kompas.com, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.
Meski paket sembako sudah tersedia, namun terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.
"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok (tas) sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).
Baca: Fadli Zon Minta Presiden Lakukan Lockdown untuk Perangi Covid-19: Paling Tidak Jabodetabek
Tas tersebut berwarna merah putih bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19".
Terdapat pula panduan singkat untuk menghadapi virus corona seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak fisik, hingga larangan mudik.
Di bagian atas ada logo Presiden Republik Indonesia dan di bagian bawah logo Kemensos.
Meski produksinya sempat mengalami keterlambatan, namun Juliari menyebut saat ini sudah tak ada masalah.
Pemerintah bahkan sudah menambah perusahaan yang memproduksi tas tersebut.
"Sekarang supply kantong sudah lancar.
Dan sebagai info, Sritex kami ajak kerja sama tidak dari awal.
Mereka baru supply kantong sejak hari Rabu lalu," kata Juliari.
Adapun paket sembako ini merupakan bantuan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Paket sembako dibagikan kepada 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Paket sembako dengan indeks senilai Rp 600.000 per bulan tersebut akan digulirkan selama tiga bulan ke depan.
Lewat akun Twitternya, Fadli Zon mengkritik persoalan tersebut.
