Rocky Gerung Sebut Jokowi Pelit dan Ragu-ragu Tangani Virus Corona, Ikut Singgung Anies Baswedan

Menurut Rocky, selama ini pemerintah enggan memberikan diskresi pada pemimpin daerah. Ia juga menyebutkan pemerintah pusat terlalu pelit pada daerah.


zoom-inlihat foto
rocky-gerung-4.jpg
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Rocky Gerung menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jaksel, Selasa (23/4) (Vincentius Jyestha/Tribunnews.com)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung lagi-lagi menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah.

Kali ini Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu pelit mengucurkan dana untuk penanganan Virus Corona.

Menurut Rocky Gerung, kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah mengecil, seolah-olah pemerintah daerah tak mampu menangani pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

Rocky Gerung juga ikut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Rocky kembali mengungkit usulan kedua gubernur itu soal pemberian kebebasan mengambil keputusan (diskresi) untuk menyelesaikan wabah Virus Corona di daerah masing-masing.

Melalui tayangan YouTube Rocky Gerung, Rabu (29/4/2020), ia menilai pemerintah tak terlalu serius menangani Virus Corona.

Baca: Rocky Gerung Beri Nilai 9 untuk Kebohongan Presiden di 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf Amin

"Kalau pemerintah menganggap keadaan ini serius, dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin mengerahkan semua kapasitasnya," jelas Rocky.

"Maka mestinya dari awal dia sudah kasih wanti-wanti bahwa dalam keadaan terukur diskresi akan diserahkan pada pemerintah daerah."

Menurut Rocky, selama ini pemerintah enggan memberikan diskresi pada pemimpin daerah.

Padahal, Rocky menilai ada sejumlah pemimpin daerah yang bahkan sudah mengusulkan hal tersebut.

"Itu yang terjadi ketika Anies minta diskresi, terjadi ketika Ridwan Kamil minta diskresi," terang Rocky.

"Jawa Timur juga begitu, tapi pemerintah pusat selalu takut memberikan diskresi karena dianggap sekali diberi diskresi maka semua wilayah juga minta diskresi."

Lantas, Rocky menyinggung kewajiban pemerintah jika para pemimpin daerah itu memilih lockdown sebagai solusi wabah Virus Corona.

Menurut dia, pemerintah enggan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak virus ini.

"Bayangkan kalau diskresinya lockdown, maka berlakulah undang-undang karantina wilayah di mana pemerintah mesti turunkan dana," jelas Rocky.

"Jadi yang terjadi sebetulnya kekacauan ini tidak disebabkan karena tidak ada pemimpin, di lokal banyak sekali pemimpin."

Baca: Ahli Singapura Yakin Wabah Corona di Indonesia Berakhir 20 Juni 2020, Ahli dari UI Beri Tanggapan

Lebih lanjut, Rocky menilai pemerintah pusat terlalu menghemat dana untuk menangani Virus Corona.

"Yang tidak ada adalah koordinator pusat, kenapa koordinator pusatnya ragu-ragu?," tanya Rocky.

"Karena dianggap nanti brankas dia habis untuk transfer ke daerah, itu kan soalnya."

Bahkan, ia menyebut pemerintah pusat terlalu pelit pada daerah yang ingin menangani Virus Corona secara mandiri.





Halaman
12
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved