Bulan lalu itu dilakukan hanya 16% dari jumlah tes PCR (polymerase chain reaction) yang dilakukan Korea Selatan, menurut data dari Universitas Oxford.
Dan tidak seperti Korea Selatan, pemerintah Jepang mengatakan bahwa melakukan pengujian dengan skala besar adalah "pemborosan sumber daya".
Pengujian juga menjadi kewenangan pusat kesehatan setempat, bukan pada tingkat pemerintah pusat.
Baca: 2 Pemuda Singapura Lakukan Prank Menyebarkan Virus Corona dengan Meminum Jus Botol di Supermarket
Baca: Dianggap Sukses Tangani Covid-19, Kini Kasus di Singapura Justru Melonjak: Didominasi Pekerja Migran
Sayangnya, beberapa layanan kesehatan lokal ini tidak dilengkapi peralatan untuk melakukan pengujian pada skala besar.
Tetapi, pada hari Jumat, Perdana Menteri Shinzo Abe mengindikasikan bahwa pemerintah telah mengubah kebijakannya untuk melakukan pengujian Covid-19 secara luas.
"Dengan bantuan dari asosiasi medis regional, kami akan mendirikan pusat pengujian," katanya dalam konferensi pers.
"Jika dokter di rumah memutuskan pengujian diperlukan, sampel uji diambil di pusat-pusat ini dan dikirim ke perusahaan inspeksi swasta," katanya.
"Dengan demikian, beban pada pusat kesehatan masyarakat akan berkurang."
Langkah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendesak agar warganya tetap di rumah.
Tetapi imbauan ini tanpa ada tindakan hukuman atau kekuatan hukum tertentu.
Rencananya, kebijakan masa darurat di Jepang akan tetap berlaku sampai 6 Mei.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Ahmad Nur Rosikin)