lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah bakal mempertimbangkan langkah untuk karantina atau lockdown di kawasan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, keputusan untuk melakukan penutupan akses masuk dan keluar Jabodetabek bakal diambil Senin (30/3/2020).
Pihaknya akan melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.
"Kami sedang siapkan juga regulasinya seperti apa. Kami akan membuat suatu perencanaan dari Jabodetabek. Ini bukan Jakarta loh. Kita bicara Jabodetabek," ujar Budi ketika memberikan paparan dalam tayangan Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (29/3/2020).
"Itu semuanya tidak boleh keluar dari arah Jabodetabek ke Jawa Tengah, Banten, kemudian ke Sumatera," jelas dia.
Meski demikian, dirinya masih belum bisa mengungkapkan kapan pembatasan akses masuk dan keluar Jabodetabek bakal diberlakukan.
Kini, Polda Metro Jaya dengan jajaran Dinas Perhubungan Jakarta pun sedang melakukan survei mengenai titik-titik yang bakal menjadi tempat larangan keluar-masuk Jabodetabek diberlakukan.
"Nanti kita akan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang masih melakukan perjalanan," ujar dia.
Baca: Pemdes Purbalingga Ambil Tindakan Local Lockdown dan Suplai Kebutuhan Warganya Rp50 Ribu Per Hari
Baca: Miris, Jenazah Pasien ODP Covid-19 Batal Dimakamkan, Ditolak & Diusir Warga, Keluarga: Lalu di Mana?
Mulai Tol Jakarta-Cikampek
Budi mencontohkan, pembatasan akses masuk wilayah Jabodetabek dari Jawa Tengah misalnya, pembatasan akses masuk bisa saja dilakukan mulai dari Tol Cikampek atau di jalan nasional mulai Bekasi-Karawang.
Di titik-titik itulah otoritas terkait bakal melakukan pendekatan kepada masyarakat.
"Kemudian berikutnya dari arah Jabodetabek ke Jawa Barat, lewat Bogor, di sana juga kita melakukan pendekatan, di jalan tol Jagorawi atau masuk juga di jalan nasional dari Cibinong sampai dengan ke Bogor.
Termasuk dari arah Tangerang ke arah Banten," jelas Budi.
Budi mengatakan, pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait dengan pelarangan keluar masuk angkutan umum, khususnya bis, dari dan ke Jakarta.
Namun, dia mengatakan untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan setidaknya 1 hari sejak kebijakan tersebut ditetapkan.
"Tetapi ini sedang dilakukan survei tadi.
Dan diharapkan besok pada saat rapat kemudian memutuskan Jabodetabek dikatakan ada karantina lokal, berarti kita sudah siap dengan skema-skema itu.
Tetapi semuanya menunggu keputusan besok saja," ujar dia.
Pemerintah Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.
Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.
Esok hari pihaknya pun akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.
"Kami ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina.
Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).
"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.
Baca: Viral Polisi Marahi Seorang Pria Karena Nekat Bikin Pesta dan Undang Banyak Orang
Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus corona.
Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.
Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.
Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona.
"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.
Baca: Viral di Twitter : Dua Orang Kenakan APD Diusir Saat Belanja di Supermarket, Warganet Geram
Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik.
Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.
Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya virus corona. Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.
"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta.
Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi.
Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Mutia Fauzia)
dan di Tribunnews.com dengan judul Bakal Dibahas Hari Ini, Simak Gambaran Skema Lockdown Jika Diterapkan di Jabodetabek
