lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah Republik Demokratik Kongo disebut telah menandatangani kontrak baru penebangan hutan.
Penandatanganan kontrak ini mengacu pada kesepakatan penebangan hutan hujan yang mencakup dua pertiga daratan negara Kongo yang terletak di Afrika tengah ini.
Hutan hujan The Congo Basin Forest, merupakan hutan terbesar kedua di dunia setelah hutan Amazon.
Kawasan ini merupakan wilayah sentral vegetasi yang disebut menjadi bagian pertahanan ekologi bumi terhadap pemanasan global.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh organisasi aktivis lingkungan, Greenpeace dilansir AFP, Jumat (6/3/2020).
Baca: Greenpeace Indonesia: Pemerintah Harus Pastikan Ibu Kota Baru Tidak Dibangun di Lahan Konservasi
Klaim Greeanpeace
Greenpeace menyebut Menteri Lingkungan Hidup Kongo, Claude Nyamugabo telah menandatangani setidaknya sembilan kontrak penebangan yang mencakup hampir dua juta hektar hutan (20.000 kilometer persegi), pada Januari 2020.
Luas hutan hujan ini seukuran wilayah negara Slovenia.
Menurut Greenpeace, kontrak konsesi diberikan kepada dua perusahaan China yang akan berinvestasi di Afrika.
Kontrak baru ini datang dalam beberapa minggu setelah Kongo mendapat dana bantuan internasional untuk "Program untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" senilai 12 juta USD.
Greenpeace menilai otoritas Kongo masih belum terbuka atas persoalan ini.
"Menteri harus memenuhi janjinya ihwal transparansi dan mempublikasikan semua dokumen ke situs web kementerian sebelum Jumat ini, " kata Greenpeace dalam sebuah pernyataan.
Kongo Basin Forest
Kongo Basin Forest merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon.
Luas hutan hujan ini mencakup dua pertiga atau sektiar 1,5 juta kilometer persegi wilayah daratan Kongo.
Secara resmi pemerintah Kongo hanya akan memberikan konsesi penebangan untuk sedikitnya lebih dari 110.000 kilometer persegi.
Sedangkan terdapat moratorium konsesi penebangan baru tahun 2002.
Baca: Greenpeace
Kepada AFP, Menteri Lingkungan Hidup, Nyamugabo menyebut bahwa Kongo tak memiliki konsesi baru.
"Tidak ada konsesi baru yang diberikan," kata Nyamugabo di sela pertemuan membahas kebijakan hutan di ibukota Kinshasa, Rabu (4/3/2020).
Nyamugabo menambahkan meski nama perusahaan telah diberikan hak, namun kontrak baru ini telah berubah.
