TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri muda Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilaporkan siap menghadapi tindakan disipliner alias dihukum oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) lantaran tidak mendukung Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk jabatan perdana menteri.
Syed Saddiq dikenal sebagai anggota parlemen muda perwakilan wilayah Muar, Johor, Malaysia yang bergabung ke dalam Parti Bersatu untuk membantu melawan praktik korupsi para politikus dan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan.
Saddiq menyebut dirinya berani untuk membela kebenaran dan menolak untuk bekerja sama dengan United Malays National Organisation (UMNO).
Tindakan berani menteri muda Malaysia ini disampaikan dalam pertemuan antar-anggota parlemen yang se-pemikiran untuk tetap mengajukan Mahathir Mohamad kembali jadi PM.
Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Bersatu Datuk Marzuki Yahya; Anggota Dewan Kubang Pasu, Datuk Amiruddin Hamzah; Anggota Dewan Simpang Renggam, Dr Maszlee Malik, dan Anggota Dewan Tertinggi, Datuk A Kadir Jasin.
Pria 27 tahun ini juga menyampaikan pendapatnya melalui akun media sosial Twitter.
Wakil Presiden Bersatu Siap Kena Sanksi
Pertemuan anggota Bersatu ini dihadiri oleh lebih dari 200 anggota dan beberapa pemimpin organisasi pemuda dari Parti Amanah Negara.
Selain Syed Saddiq, parti Bersatu disebut juga akan memberikan tindakan disipliner kepada Wakil Presiden Parti, Datuk Seri Mukhriz Mahathir.
Mukhriz mengatakan dirinya siap dipecat oleh partainya.
"Itu adalah risiko yang harus kita hadapi. Kami masih memegang jabatan di partai, termasuk Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai ketua, dan kami akan menjelaskan kepada anggota sampai tingkat akar rumput apa yang sebenarnya terjadi" kata Mukhriz.
"Dewan Tertinggi (Partai) Bersatu tak pernah memilih Muhyiddin (sebagai kandidat PM)," imbuh Mukhriz kepada wartawan setelah menghadiri pertemuan dengan kepala divisi dan sayap partai, dilansir BERNAMA, Minggu (1/3/2020).
Baca: Pelantikan PM ke-8 Muhyiddin Yassin, Massa Turun ke Jalan Teriakkan Save Malaysia
Penjelasan Mukhriz
Mukhriz menerangkan bahwa Dewan Tertinggi Parti Bersatu jelas memutuskan untuk mencalonlan Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri.
"Tidak ada keputusan Dewan Tertinggi untuk mencalonkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri," katanya.
Ia menambahkan Dewan Tertinggi juga dengan suara bulat meminta Dr Mahathir untuk menjabat kembali sebagai ketua partai.
"Jadi, pernyataan apa pun yang mengatakan bahwa dia (Dr M) tidak lagi ketua sama sekali tidak benar," tambahnya.
Baca: Presiden Indonesia Jokowi Ucapkan Selamat kepada Muhyiddin Yassin sebagai PM ke-8 Malaysia
Unjuk Rasa
Sebelumnya, sejumlah aktivis melakukan aksi di jalanan kota Malaysia menyusul dilantiknya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri (PM) ke-8.
Sejumlah orang terlihat membawa poster bertuliskan 'Save Malaysia'.
Aksi ini muncul di tengah kemelut politik dan frustasi yang berujung terpilihnya Muhyiddin Yassin sebagai PM.
Unjuk rasa diselenggarakan oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya Save Malaysia Demonstration Committee di Sogo Mall di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Malaysia.
"Kerusuhan politik yang sedang berlangsung telah mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan dan proses politik negara," tulis kelompok ini dalam sebuah pernyataan.
"Kami nyatakan bahwa situasi ini (terpilihnya Muhyiddin) merugikan, terutama bagi orang Malaysia. Kami sangat mengutuk tindakan politisi tertentu yang melanggar mandat oleh orang-orang selama pemilu ke-14," tambah pernyataan tersebut.
Baca: Pelantikan PM ke-8 Muhyiddin Yassin, Massa Turun ke Jalan Teriakkan Save Malaysia
Bersama dengan masyarakat Malaysia lainnya, kelompok ini telah menerbitkan empat tuntutan aksi: (1) Pimpinan harus bubarkan parlemen, (2) Adakan pemilihan umum baru, (3) Lanjutkan tuntutan kepada pejabat korup, (4) dan Hapuskan hukum yang kejam, dilansir Malay Mail, Minggu (1/3/2020).
"Kami meminta semua rakyat untuk bergabung dengan kami sebagai bentuk ekspresi penyampaian pendapat dan (kami meminta) agar ada kejelasan terkait situasi saat ini yang benar-benar tak dapat diterima," tulis pernyataan tersebut.
Aksi ini merupakan aksi lanjutkan menyusul pertemuan sejumlah kalangan aktivis Sabtu (29/2/2020).
Merespons aksi ini, kepolisian Malaysia dilaporkan sedang menyelidiki seorang aktivis bernama Fadiah Nadwa Fikir karena dianggap memobilisasi massa untuk hadir dalam konsolidasi aksi.
Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamed, dalam sebuah laporan menyebut telah mengadakan investigasi terkait undangan konsolidasi aksi atas nama Fadiah di media sosial.
Huzir menyebut bahwa Fadiah dianggap melakukan pelanggaran hukum berupa penghasutan dan penyalahgunaan media elektronik.
Pelantikan Muhyiddin
Demonstrasi ini diadakan menyusul dilantiknya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8.
Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan anggota parlemen Malaysia dari daerah Pagoh berusia 72 tahun yang merupakan presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Dilansir Bernama, penunjukan Muhyiddin sejalan dengan konstitusi federal pasal 40 (2) (a) dan pasal 43 (2) (a).
Muhyiddin ditunjuk untuk memegang jabatan politik tertinggi di Malaysia menyusul mundurnya Tun Dr Mahathir Mohamad pada 24 Februari 2020 yang sempat memicu krisis politik pemerintahan koalisi Pakatan Harapan (PH) dan munculnya aliansi partai politik baru.
Parti Bersatu Sempat Ajukan Muhyiddin
Sebelumnya, sejumlah anggota Parti Bersatu menunjuk pimpinannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kandidat perdana menteri pengganti Mahathir Mohamad.
Pengajuan ini menimbulkan polemik di anggota yang lain yang tak sepakat Muhyiddin maju.
Pembahasan anggota Bersatu dilakukan dalam pertemuan Bersatu dengan Mahathir, pada Jumat (28/2).
Mahathir Mohamad yang sudah kembali lagi menjabat sebagai Ketua Parti Bersatu ini mengadakan pertemuan dengan anggota partai untuk membahas mengenai krisis politik yang sedang melanda negeri jiran.
Pria 94 tahun ini tiba di kantor perdana menteri dengan menggunakan mobil istana dengan nomor registrasi Rimau 1925.
Mahathir Tak Terima Jika Parti Bersatu Koalisi dengan UMNO
Merasa tak terima dengan pengangkatan Muhyiddin, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad pun melakukan perlawanan.
Mahathir dikabarkan juga telah merilis daftar 114 anggota parlemen yang mendukungnya untuk menjadi PM Malaysia kedelapan.
Dukungan tersebut dibuktikan dengan surat, atau pun menekan deklarasi dukungan.
"Dia (Muhyiddin) tentunya akan dilantik sebagai perdana menteri. Langkah selanjutnya adalah kami bisa mengajukan mosi tak percaya kepadanya," jelasnya.
Karena itu, Mahathir menyerukan agar diadakan sidang luar biasa parlemen, untuk membuktikan klaim Muhyiddin.
Sebelumnya, kedua kubu baik Mahathir maupun Muhyiddin sama-sama mengklaim mendapat dukungan mayoritas.
Kubu Muhyiddin menyatakan mereka didukung 114 amggpta parlemen.
Mahathir menuturkan jika pemerintah baru tidak segera dibentuk dalam waktu cepat, bisa dikatakan PM tidak mendapat dukungan penuh.
Kemudian, jika mosi ini berhasil, pemerintahan Muhyiddin akan jatuh.
Raja memiliki dua opsi memilih Mahathir kembali sebagai PM atau menggelar pemilu dini.
Merujuk kepada Konstitusi Malaysia, seorang PM harus mendapat dukungan dari mayoritas parlemen, tanpa perlu memandang dari mana partai politiknya.
Jika parlemen tidak diizinkan untuk menggelar sidang luar biasa, maka PM berusia 72 tahun tersebut tidak bisa mendapat dukungan yang cukup.
Mahathir Mohamad mengatakan, dia sangat terpukul dan kecewa karena Muhyiddin Yassin sampai mendongkelnya dari jabatan orang nomor satu di Negeri "Jiran" tersebut.
“Saya dikhianati oleh Muhyidddin. Dia telah menyusun rencana ini dan sekarang dia sukses,” ujar Mahathir, Minggu (1/3/2020) seperti dikutip dari Malaysia Kini.
Mahathir yang pernah berkuasa di periode 1981-2003 tersebut menceritakan jika Muhyiddin melobinya untuk bergabung dengan koalisi barunya yang didukung oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
Mahathir menolak ajakan tersebut karena dia tidak ingin bekerjasama dengan mantan kendaraan politiknya UMNO yang disebutnya korup dan dikuasai kleptokrat.
Muhyiddin bersekutu dengan UMNO, partai yang awalnya dikalahkannya bersama Mahathir di Pemilu 2018 lalu.
Persekutuan yang terjadi pada Minggu (23/2/2020) tersebut memicu Dr M, julukan Mahathir Mohamad, untuk mundur keesokan harinya, karena tidak ingin bekerja sama dengan UMNO.
Mahathir menyebut, UMNO yang pernah begitu berkuasa sejak Malaysia merdeka tersebut penuh dengan korupsi, di mana dia menyebut mereka juga suka mencuri. (TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)