lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Anggota dewan pecahan Parti Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Mohamed Azmin Ali dan 10 orang lainnya menegaskan kembali dukungan mereka kepada Tun Dr Mahathir Mohamad untuk tetap bekerja sebagai Perdana Menteri untuk masa jabatan penuh.
Azmin Ali, anggota dewan perwakilan Gombak Malaysia ini menyatakan ketegasannya dalam sebuah pernyataan, dilansir Bernama Selasa (26/2/2020).
Bersama 10 anggota parlemen lainnya, Azmin menyatakan kesepakatan yang dibuat sudah bulat dan merupakan hasil dari pertemuan yang diadakan tertutup.
Pengumuman Azmin kepada publik ini menambah panjang kemelut politik setelah mundurnya Mahathir Mohamad.
"Pilihan yang kami ambil sejalan dengan aspirasi rakyat yang menginginkan pemerintahan yang stabil, bersatu, dan kuat, serta fokus pada upaya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Azmin.
"Kepercayaan yang kami anut adalah mandat yang diberikan rakyat dalam pemilihan umum ke-14," tambah Azmin dalam sebuah pernyataan.
Baca: Tajamnya Kemelut Politik setelah Mahathir Mohamad Mundur, Raja Malaysia Gelar Pertemuan Parlemen
.jpg/800px-Azmin_Ali_2019_(cropped).jpg)
Koalisi Baru dari Pecahan PKR
Sebelumnya, Mohamad Azmin yang merupakan wakil presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) bersama 10 anggota lainnya mundur dari partai pimpinan Anwar Ibrahim untuk bergabung dengan koalisi independen di luar pemerintahan.
Sepuluh anggota lain yang ikut keluar PKR yaitu: Zuraida Kamaruddin, Datuk Saifuddin Abdullah, Baru Bian, Datuk Kamaruddin Jaffar, Datuk Mansor Othman, Datuk Rashid Hasnon, Datuk Serik Dr Santhara Kumar, Ali Biju, Willie Mongin dan Jonathan Yasin.
Sebelumnya, Dr Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai perdana menteri setelah pemerintahan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terdiri dari: Parti Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), Parti Bersatu, dan Amanah pecah.
Baca: Baru Menjabat PM Sementara Malaysia, Mahathir Mohamad Gelar Pertemuan Pimpinan Politik
Kemelut Politik Semakin Tajam
Kemelut politik yang berkembang dramatis di Malaysia selama beberapa hari terakhir ini membuat spekulasi bermunculan perihal siapa sosok yang akan menggantikan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri (PM).
Setelah Mahathir mundur dan diangkat menjadi PM sementara, Malaysia menunggu terpilihnya PM baru.
Raja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melakukan pertemuan dengan anggota parlemen untuk mendapat masukan terkait kepemimpinan di Malaysia.
Pertemuan Raja Abdullah dengan sejumlah anggota parlemen diadakan Selasa kemarin (25/2/2020) pukul 2.30 siang hingga 6 sore.
Dilansir Bernama, Raja Abdullah menemui 90 dari 222 anggota parlemen, sementara sisanya dimungkinkan akan bertemu raja pada Rabu (26/2/2020).
Ketidakpastian politik di negeri Jiran ini membuat para pemimpin sejumlah negara bagian ikut merasakan akibatnya, seperti di Johor, Melaka, Kedah, dan Perak.
Namun demikian, administrasi dan pemerintahan masih berjalan seperti biasa.
Baca: Penantian Panjang Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia, Rela Menunggu 22 Tahun
Mahathir Gelar Pertemuan
Pertentangan politik di Malaysia mulai tajam menyusul pecahnya Koalisi Pakatan Harapan lantaran keluarnya sejumlah anggota parlemen yang masih menginginkan Mahathir menjadi perdana menteri.
Merespons hal ini, Perdana Menteri Sementara Malaysia Dr Mahathir Mohamad gelar pertemuan dengan pemimpin politik di Kantor Perdana Menteri, Putrajaya, Selasa malam (25/2/2020).
Dalam pernyataannya, Kantor Perdana Menteri (PMO) menyebut pemimpin politik yang datang terdiri dari Ketua Gabungan Parti Sarawak yang juga Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, kemudian Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Parti Keadlian Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Hadir pula Presiden United Malays National Organisation (UMNO), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dan Presiden Partai Amanah, Mohamad Sabu.
Diwartakan Bernama, Mahathir juga bertemu dengan mantan deputi presiden yang juga anggota dewan wilayah Gombak, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali.
Pertemuan Mahathir dengan pemimpin politik ini merupakan kapasitasnya sebagai perdana menteri sementara yang pada hari ini mulai bekerja.
Dr Mahathir ditunjuk menjadi PM sementara setelah surat pengunduran dirinya disetujui oleh Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Senin sore (24/2/2020).
Menjadi PM Sementara
Sebelumnya, pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia telah disetujui oleh Raja Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Senin sore (24/2/2020).
Raja Abdullah juga menunjuk Dr Mahathir sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru terpilih.
Aturan tersebut tercantum dalam Konstitusi Federal Pasal 43 ayat 2 poin a.
"Dalam periode ini, ia (Dr Mahathir) akan mengurus administrasi negara sampai perdana menteri baru terpilih dan dibentuk," kata Mohd Zuki Ali, Kepala Sekretaris Pemerintah.
Sebelumnya pada hari yang sama, Dr Mahathir Mohamad mengajukan pengunduran dirinya sebagai PM dan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Berhentinya Mahathir berlangsung ditengah banyak spekulasi yang muncul perihal siapa sosok dan partai yang akan menggantikannya berkuasa.
Dukungan Parti Bersatu
Sebelumnya, Parti Pribumi Bersatu (Bersatu) Malaysia kembali mendukung Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Keputusan ini dicapai melalui kesepakatan bulat pada pertemuan khusus Dewan Tertinggi Partai Bersatu yang berlangsung selama dua jam di Menara Yayasan Selangor, Senin malam (24/2/2020).
Pertemuan Senin malam kemarin yang dipimpin oleh Presiden Partai, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menolak pengunduran diri Dr Mahathir sebagai Ketua Bersatu.
Sekretaris Jenderal Partai Bersatu, Datuk Marzuki Yahya mengumumkan keputusan ini dengan membantah kabar adanya anggota Bersatu di parlemen yang keluar dari organisasi.
Sejumlah anggota partai yang lain yang hadir terdiri dari: Kepala Deputi Partai, Datuk Seri Mukhriz Mahathir, Wakil Presiden Partai Datuk Abdul Rashid Ansari, Ketua Pemuda Partai Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Ketua Organisasi Perempuan Partai, Datuk Seri Rina Mohd Harun.
Keluar dari Pakatan Harapan
Selaku Presiden Partai Bersatu, Muhyiddin juga mengumumkan pengunduran diri partainya dari Koalisi Pakatan Harapan (PH), sebagaimana diputuskan oleh Dewan Tertinggi, kemarin (24/2).
Ditanya soal apa yang mendorong Dr Mahathir mundur sebagai Ketua Partai Bersatu, kepada portal berita Bernama, Muhyiddin mengatakan, "Bahwa saya tak tahu, mungkin karena dia juga mengundurkan diri sebagai perdana menteri."
Saat dikonfirmasi mengapa Partai Bersatu keluar dari Pakatan Harapan, Sekretaris Jenderal Partai Bersatu, Datuk Marzuki Yahya menyebut keputusannya dibuat oleh presiden partai setelah diskusi pada pertemuan Dewan Tertinggi.
Marzuki menambahkan bahwa cabang partai di daerah-daerah juga setuju terkait keputusan ini.
"Ya, itu adalah keputusan bulat Dewan Tertinggi," kata Marzuki.
Marzuki juga menjelaskan belum ada keputusan terkait klaim yang mengatakan partanya akan berkoalisi dengan UMNO dan PAS.
"Kami belum membahas itu. Kami serahkan kepada mereka (UMNO dan PAS); jika mereka masih mendukung Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri, kami akan berterima kasih ke mereka untuk itu," tambahnya.
DAP Serukan Mahathir Tetap Jadi PM
Pimpinan Democratic Action Party (DAP) Malaysia menyerukan agar Dr Mahathir Mohamad kembali menjabat sebagai perdana menteri menyusul surat pengunduran dirinya.
Pernyataan DAP akan dikemukakan dalam pertemuan khusus Dewan Presiden Pakatan Harapan pada Senin (24/2/2020).
"Saya sudah melihat Tun (Mahathir) pagi ini di kediamannya dan (saya) terkejut saat dia memberitahukan niatnya mengundurkan diri," kata sekretaris jenderal DAP, Lim Guan Eng, dilansir Malaysia Today.
Lim Guan Eng juga menyebut bahwa Mahathir tak sepakat dengan rencana bekerjasama lagi dengan partai suksesornya dahulu, United Malays National Organisation (UMNO).
UMNO sendiri merupakan partai yang sudah lama berkuasa di Malaysia dan kini menjadi oposisi utama.
Mahathir dikenal sebagai pemimpin UMNO yang paling berpengaruh sebelum akhirnya keluar dan melawan partai itu pada 2018.
Namun demikian, DAP menyebut tetap menghormati langkah Mahathir.
"DAP menghormati prinsip Tun yang menolak kerjasama dengan UMNO yang para pemimpinnya terlibat dalam praktik korupsi dan pelanggaran hukum," tegasnya. (TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
