lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin lebih rendah dibandingkan kinerja menteri.
Fahri pun menilai hal tersebut tidak masalah, karena menurut Fahri, wakil presiden dalam pemerintahan diposisikan sebagai ban serep.
"Memang tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Pak Wapres itu di dalam demokrasi dalam tradisi kita ya hanya ban serep, dia hanya fungsional kalau difungsikan," kata Fahri usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Fahri menilai jika seorang wakil presiden memang hanya difungsikan secara simbolik.
Sedangkan dalam konteks Wapres Ma’ruf Amin, Fahri Hamzah menilai Ma’ruf difungsikan untuk menjaga symbol partisipasi kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama (NU).
"Jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga gitu," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Fahri Hamzah, tidak ada gunanya jika hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Ma'ruf.
Baca: Survei Indo Baromater: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Daripada Wapres, Prabowo Menteri Terpopuler
Baca: Prabowo Beber Alasan Gabung Jokowi, Sebut Ada Utang Janji pada Rakyat, Klaim Usung Idealisme Partai
Fahri lantas manyarankan kepada Ma’ruf Amin agar tak terlalu terlibat dalam teknis pemerintahan, namun konsisten dalam menjada harmoni antar pemerintah dengan kalangan umat Islam khususnya santri.
"Jadi Pak Ma'ruf itu harusnya simbol rekonsiliasi, enggak usah terlibat terlalu teknis urus jalan, urus jembatan, sebab itu melelahkan juga. Lebih baik dia jaga saja pikiran supaya bangsa ini jangan bertengkar gitu," tuturnya.
Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan dilakukan Indo Barometer jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menunjukkan, sebanyak 70,1 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.
Kemudian sebanyak 27,4 persen responden lainnya mengaku tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Dalam survei yang sama, sebanyak 49,6 persen responden merasa puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sedangkan sebanyak 37,4 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja Ma’ruf Amin.
Dilansir oleh Kompas.com, angka kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Ma’ruf Amin itu lebih rendah dibandingkan angka kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca: Terungkap, Staf Khusus Wapres Lukmanul Hakim Pernah Dilaporkan Kasus Penipuan, Begini Statusnya
Survei Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 54,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo- Ma'ruf Amin.
Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku tidak puas.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, mengacu hasil survei tersebut, dirinya baru pertama kali melihat kepuasan terhadap menteri lebih tinggi dibanding terhadap wakil presiden.
"Ini jadi pertama kali rasanya saya lihat, biasanya, kecenderungannya kepuasan pada menteri di bawah wakil presiden," tutur Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).
Qodari membandingkan dengan survei pada Maret 2015.
Saat itu, kepuasan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 53,3 persen.
Sementara, sebanyak 46,8 persen responden mengaku puas dengan kinerja menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla di tahun 2015.
Pembelaan Juru Bicara Wakil Presiden
Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menyampaikan pembelaan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan kinerja menteri lebih disukai ketimbang Wapres.
Masduki mengatakan, dalam tiga bulan setelah pelantikan, Wapres Ma'ruf Amin melakukan penyusunan atas langkah-langkah strategis untuk menjalankan beberapa hal.
Baca: Masduki Baidlowi
Baca: Teten Masduki
Langkah itu terutama berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang sudah beberapa kali dilakukan hingga saat ini.
"Tetapi, itu tidak pernah menjadi berita penting dan Wapres memang tidak memperhatikan itu sebagai satu hal penting, apakah itu diberitakan atau tidak," kata Masduki di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).
Langkah-langkah yang dilakukan itu antara lain soal usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi syariah, halal industry, dan radikalisme.
"Itu semua selama ini menjadi pekerjaan Wapres, ya ibaratnya itu adalah pekerjaannya di bawah permukaan," kata dia.
Oleh karena itu, apabila ada survei yang menunjukkan hasil demikian, Masduki menilai hal tersebut wajar dan tidak menjadi masalah.
"Buat Wakil Presiden, yang terpenting sekarang itu roadmap tersusun dan semuanya akan dilakukan, termasuk langkah yang seperti tadi," ujarnya.
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com)
