lihat foto
Larangan ini menuai perdebatan publik yang cukup panjang.
Mengingat konsumsi hewan liar di China sudah terjadi berabad-abad dan melekat dalam tradisi budaya dan sejarah mereka.
"Beberapa orang berpandangan bahwa hewan hidup diciptakan untuk manusia, bukannya berbagi bumi yang sama dengan manusia." papar Wang Song, pensiunan peneliti Ilmu Hewan di Akademi Pengetahuan China.
Larangan Konsumsi Hewan Liar
Pemerintah China segera mengeluarkan larangan terkait penjualan dan konsumsi hewan liar setelah praktik penjualan tersebut berkaitan erat dengan Covid-19, nama resmi virus corona.
Dilansir dari Xinhua, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan meninjau kembali larangan tersebut pada rapat yang akan digelar pada Senin (24/02/2020).
Komite tersebut juga akan mendiskusikan hasilnya untuk menunda rapat legislatif tahunan yang semestinya terjadi di awal Maret.
Praktik penjualan dan konsumsi hewan liar yang marak di China telah terjadi selama berabad-abad dipersalahkan demi membantu pengurangan penyebaran virus corona.
Wabah tersebut kini telah menjadi ancaman serius dan menginfeksi lebih dari 70 ribu orang serta menewaskan lebih dari 1.800 orang.
Wabah ini juga turut mempengaruhi penurunan nilai ekonomi negara China.
Meski begitu pada kenyataannya, pemerintah China telah melegislasi aturan perdagangan dan industri hewan liar.
Peraturan saat ini diadaptasi berdasarkan hukum 1988 yang telah diperbarui tiga kali.
Namun pakar hukum dan praktisi industri menyatakan bahwa aturan terkait penjualan dan industri hewan liar di China masih banyak celah.
Misalnya, tidak terdapat larangan konsumsi hewan liar dan pengizinan pembiakan hewan liar dalam sangkar hanya demi tujuan komersil.
Dilansir SCMP, profesor hukum lingkungan di Universitas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Politik Beijing, Wang Canfa, meminta komite lebih efisien dan cepat dalam melarang konsumsi hewan liar.
Ketimbang harus berlama-lama mengajukan secara prosedurial kepada dewan legislatif untuk mengganti Undang-Undang yang ada.
"Anggota Komite Tetap (semestinya) akan mengadakan rapat untuk meninjau dan mendiskusikan draft pergerakan dan keputusan larangan tersebut.
Keputusannya akan diumumkan secara resmi dan larangan tersebut akan punya kuasa hukum yang penuh." ungkap Wang, dikutip dari Kompas.com.
Profesor Zhou Ke, yang juga pakar dalam sumber daya hukum dan lingkungan dari Universitas Renmin turut menguatkan pernyataan Profesor Wang terkait efisiensi yang semestinya dilakukan komite.
Menurut Zhou Ke, pengajuan larangan kepada dewan legislatif hanya akan menjumpai resistensi dari beberapa kelompok kepentingan seperti penjual hewan, pemilik peternakan dan bahkan pejabat setempat.
