"Kami sudah mengatakannya berulang kali.
Tidak, tidak, tidak," kecam Abbas.
"Kami sudah menolak tawaran ini dari awal, dan keputusan kami sudah tepat," lanjutnya.
"Saya katakan kepada Trump dan Netanyahu: Yerusalem tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar," kata Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi dari Ramallah di Tepi Barat.
Kelompok milisi Palestina, Hamas yang mengontrol Jalur Gaza, juga menolak rencana tersebut, dengan menyatakan proposal itu "melikuidasi proyek nasional bangsa".
Dari New York, PBB mencetuskan, mereka masih berpegang pada resolusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum Perang 1967, atau sebelum Israel mencaplok Gaza dan Tepi Barat.
Juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menerangkan, mereka ingin rencana damai itu berdasarkan ketentuan PBB, hukum internasional, hingga kesepakatan bilateral.
Kelompok pejuang HAM B'Tselem dalam penjelasannya menyebutkan bahwa rencana perdamaian yang disusun pemerintahan Trump hanya menjadi bentuk apartheid.
B'Tselem menjelaskan, penawaran itu hanya akan membuat Palestina menjadi negara tertutup, terdiri dari kantong kecil, terisolasi, dan tanpa kendali atas kehidupan mereka.
Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan Ramallah agar membawa rencana itu dalam bahan diskusi secara matang supaya bisa kembali ke jalur negosiasi.
Pemerintah Palestina (PA) memutuskan komunikasi dengan AS sejak Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Sejak saat itu, Washington melakukan balasan dengan menghentikan bantuan bilateral baik bagi Palestina maupun Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Pada November 2019, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakhiri sikap berusia 40 tahun, di mana dia tak menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.
Liga Arab dilaporkan bakal menggelar pertemuan darurat pada Sabtu (1/2/2020).
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)