Disisi lain, terdapat pendapat yang bertolak belakang antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Edi menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir.
Hal itu terbukti dengan setidaknya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.
Baca: Prasetyo Edi Marsudi
Baca: Retno Marsudi
Padahal naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.
"Saya juga melihat kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini.
Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang," kata Prasetio.
Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.
Baca: Jenderal Qasem Soleimani Tewas di Tangan AS, Pemimpin Tertinggi Iran Bersumpah Akan Balas Dendam
Baca: AS Konfirmasi Bunuh Jenderal Qasem Soleimani, Iran Siapkan Balas Dendam, Perang Dunia 3?
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan warganet.
Menurut Anies, tudingan itu tidak benar.
"Bukan hanya tidak benar, itu mengarang," ujar Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020).
Anies pun tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai tudingan warganet.
(TribunnewsWiki.com/Saradita/Kompas.com)