Kabupaten Dharmasraya

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia.

Dharmasraya dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan kerajaan Melayu.

Ibu kota Kabupaten Dharmasraya adalah Pulau Punjung.

Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara.

Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibukota dari kerajaan Melayu waktu itu.

Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera.

Hal ini dapat dibuktikan dari Prasasti Grahi di Chaiya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zhufan Zhi karya Zhao Rugua tahun 1225.

Dan kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singhasari, sebagaimana yang terpahat pada Prasasti Padang Roco.

Selain itu nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit, Nagarakretagama sebagai salah satu daerah asal.

Kabupaten Dharmasraya ini merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat.

Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, cokelat, cengkih, dan pinang.

Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit.

Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya.

Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya.

Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa. (1)

VISI

Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya

MISI

• Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
• Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
• Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
• Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
• Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun. (1)

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003.

Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha.

Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi,00 47'7" LS -- 141' 56",Lintang Selatan (LS) dan,1019' 21",BT -- 1010 54' 27",Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

• Sebelah Utara dengan Kab. Sawahlunto/Sijunjung dan kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau
• Sebelah Selatan dengan Kab. Bungo dan Kab. Kerinci Provinsi Jambi
• Sebelah Timur dengan Kab. Tebo dan Bungo Propinsi Jambi
• Sebelah Barat dengan Kab. Solok dan Solok Selatan.

Suhu berkisar antara 210 C -- 330 C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan.

Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 M sampai 1.525 M dari permukaan laut.

Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan.

Hutan seluas 133.186 Ha (44,98 %), perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) dan lain-lain sebesar (14.90 %).

Penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut data tahun 2004 berjumlah 169.871 jiwa, terdiri dari 87.334 jiwa laki-laki dan 82.357 jiwa perempuan.

Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2003 (163.056 jiwa) meningkat 3,31 % dengan kepadatan 105 jiwa/km2 dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Propinsi Sumatera Barat.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%.

Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

Pada sisi lain menurut tingkat kesejahteraan keluarga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BKKBN pada tahun 2004 terdapat 35.347 kepala keluarga dengan tingkat klasifikasi menurut tingkat kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

1) Pra Sejahtera : 3.237 KK

2) Sejahtera I : 7.371 KK

3) Sejahtera II : 16.904 KK

4) Sejahtera III : 4.788 KK

5) Sejahtera III Plus : 1.342 KK

Dari data diatas, secara kuantitatif tingkat kemiskinan penduduk relatif masih cukup besar yaitu sejumlah 10.608 KK (30,01%) dari kelompok penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera I, sementara sisasanya 24.739 KK (69.99%) berada pada kelompok Sejahtera II, III dan III Plus. (1)

Objek Situs/Benda Cagar Budaya :

• Prasasti Padang Roco
• Situs Candi Pulau Sawah
• Rumah Gadang Siguntur
• Rumah Gadang Pulau Punjung
• Rumah Gadang Padang Laweh
• Rumah Gadang Koto Salak
• Kerajaan Batu Kangkung (1)

Isu Larangan Natal

Umat Nasrani di dua desa yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat, disebut dilarang melakukan perayaan Natal.

Dua desa tersebut yakni di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Nagari Sikaba, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya.

Tudingan itu dibantah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.

Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo mengatakan, Pemkab Dharmasraya secara resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

Budi menyebutkan, Pemkab Dharmasraya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

Namun, jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jamaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

Pemkab Dharmasraya menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak.

Menurut Budi, adapun soal surat Walinagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan hari Natal, itu bukan pelarangan, melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan Natal secara berjamaah maupun mendatangkan jamaah dari luar wilayah.

Sementara Sekda Sijunjung Zefnifan juga mengatakan Pemkab Sijunjung tidak melakukan pelarangan. (2)