Unggahan Mesut Özil tentang Uighur Dikecam, Mengapa Negara Muslim Diam terhadap Pemerintah China?

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Belakangan ini, media milik Pemerintah China diberitakan mengecam pesepakbola Arsenal, Mesut Ozil yang berkomentar kritis tentang perlakuan terhadap minoritas Uighur di China.

Dalam postingannya di media sosial Instagram dan Twitter, Ozil menganggap Muslim tetap diam atas perlakuan buruk terhadap minoritas Muslim Uighur.

"Quran dibakar. Masjid ditutup. Sekolah mereka dilarang," tulis Ozil.

Gara-gara cuitannya di media sosial tersebut, stasiun televisi yang dikelola pemerintah China, CCTV memutuskan tidak menayangkan siaran langsung klub sepakbola Liga Inggris Arsenal berhadapan Manchester City pekan lalu.

Seperti diberitakan Bloomberg, CCTV lebih memilih menayangkan klub Tottenham Hotspur menghadapi Wolverhampton Wanderers.

Kondisi Uighur dan Pendapat Akademisi

Sampai saat ini, diperkirakan satu juga warga etnis Uighur mendekam di kamp-kamp konsentrasi penampungan.

Kamp-kamp yang disebut sebagai kamp ‘re-edukasi’ ini diadakan untuk para warga etnis Uighur yang mayoritas Muslim.

Kamp yang disebut menjadi kamp konsentrasi pada abad modern ini memiliki ukuran yang kecil dan tidak layak.

Para tahanan ini dengan terpaksa tinggal di ruangan yang sempit yang berjejalan dengan tahanan lainnya.

Tak hanya itu saja, mereka juga sering mendapatkan siksaan secara rutin.

Sedangkan bagi warga etnis Uighur yang bebas dilaporkan menjalani hidup dengan kontrol dan pengawasan ketat.

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga mereka.

Direktur Institut Islam Global di Universitas Frankfurt, Jerman, Prof. Dr. Susanne Schroter menyebut bahwa cara-cara yang dilakukan Pemerintah Cina merupakan aksi barbarian.

Menurutnya, hal tersebut secara lazim dilakukan oleh Partai Komunis Cina untuk memaksa minoritas tunduk terhadap ideologi negara, seperti dilaporkan Deutsche Welle, (4/12/2019).

Tribunnewswiki.com melansir hasil wawancara portal berita Deutsche Welle dengan Prof. Dr. Susanne Schroter perihal kondisi yang terjadi.

Kamp “Re-Edukasi”: Pemaksaan Ideologi

Schroter menyebut bahwa Pemerintah CIna merupakan pemerintahan otoriter yang berupaya menundukkan oposisi - kaum minor - dengan menggunakan berbagai cara.

Cara-cara yang dilakukan ini tak hanya dilakukan terhadap etnis Uighur, melainkan terhadap semua kalangan yang menuntut liberalisasi ataupun demokratisasi.

 “Dulu terdapat gerakan Falun-Gong yang ditumpas dengan cara-cara ekstrim, contoh lain adalah pendukung Dalai Lama di TIbet. Jadi tidak mengejutkan jika kita melihat bagaimana pemerintah CIna memperlakukan oposisi Uighur”, ungkap Schroter.

Pembuatan kamp-kamp yang disebut “re-edukasi” ini menurut Schroter telah menjadi satu kebiasaan dalam sejarah CIna dan Partai Komunis pada abad ke-20.

Cara yang dilakukan pemerintah CIna ini ditempuh untuk melakukan “pemaksaan ideologi” Partai Komunis terhadap masyarakat.

Lebih jauh lagi, strategi ini dimungkinkan akan membuat gentar oposisi.

Schroter menambahkan bahwa hal tersebut dapat membawa dampak bagi semua kelompok masyarakat yang dituduh melakukan perlawanan terhadap pemimpin politik CIna.

Di lain hal, bangsa Uighur dinilai aktif melakukan gerakan kemerdekaan.

Menyinggung landasan kebijakan Pemerintahan Cina, Schroter menerangkan bahwa “gerakan kemerdekaan” inilah yang menjadi alasan penindakan yang dilakukan pemerintah CIna dengan keras.

Di mata para pemimpin CIna, gerakan kemerdekaan tersebut dianggap sebagai bagian dari separatisme.

Tak hanya itu saja, Schroter menambahkan bahwa gerakan yang dianggap ‘separatisme’ ini kerap kali dibungkus dalam bingkai ‘Muslim’.

Schroter mengamati Gerakan Islamis Turkistan Timur yang masih diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai gerakan teror.

Seperti contoh, gerakan ini pernah melancarkan beberapa aksi teror dalam beberapa tahun.

Satu di antaranya adalah ledakan bom di Stasiun Kereta Kunning tahun 2014.

Ledakan besar ini tercatat telah menewaskan 30 warga sipil.

Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi Pemerintah CIna untuk membenarkan kebijakan ‘keras’ terhadap Bangsa Uighur.

Pemerintah CIna melakukan cara dengan melakukan tindakan-tindakan seperti: persekusi, intimidasi dan kerja paksa di kamp-kamp konsentrasi yang disebut ‘kamp re-edukasi’ tersebut.

Cara ini dilakukan Pemerintah CIna terhadap berbagai macam kelompok oposisi yang dianggap akan mengganggu kekuasaan.

Tak Punya Ruang Gerak

Schroter menilai bahwa Pemerintah CIna berhasil melakukan ini lantaran banyak warga Uighur yang tidak memiliki ruang gerak.

Hal ini terjadi lantaran adanya pengawasan seksama yang dilakukan oleh Pemerintah CIna.

Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)?

Tindakan keras yang dilakukan oleh Pemerintah CIna disebut Schroter melanggar hak asasi manusia.

Ia juga menilai bahwa metode yang digunakan telah berhasil menundukkan aneka bentuk perlawanan.

“Inilah yang diingikan Pemerintah Cina”, ungkap Schroter.

Perubahan Sikap Turki?

Menurut Schroter, kritikan terhadap Pemerintah Cina tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia seringnya datang dari negara-negara barat.

Ia mengambil contoh Turki yang mendukung perjuangan etnis Uighur.

Melalui Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan pernah menyebut kebijakan CIna sebagai bagian dari ‘genosida’.

Pernyataan ini diucapkan Erdogan pada tahun 2009, ujarnya.

Erdogan juga pernah mendukung gerakan Bangsa Uighur dengan menampung pelarian etnis tersebut dari daerah Xianjiang, CIna.

Usai ditampung dan mendapat suaka, Erdogan juga membebaskan mereka dalam aktivitas politik.

Namun demikian sikap Turki mulai berubah seiring berjalannya waktu.

Pada tahun 2017, Menteri Luar Negeri Turki sempat mengeluarkan kebijakan ‘keras’ terhadap warga Uighur di tempat penampungan.

Sampai saat ini, demonstrasi dan aksi politik terhadap warga Uighur tidak lagi diperbolehkan.

Beberapa yang bebal bahkan dilaporkan ditangkap.

Pada musim panas tahun 2019, Erdogan memuji kebijakan Pemerintah CIna saat mengunjungi kamp warga Uighur.

“Sikap Ankara sudah berubah”, ungkap Schroter.

Perubahan sikap Turki dinilai Schroter memiliki dua alasan: pertama, adalah pengaruh memburuknya hubungan Turki dengan negara barat.

Menurutnya, Turki berysaha mencari kekuatan alternatif dan memakai CIna sebagai sekutu baru.

Kedua, menurut Schroter adalah relasi perdagangan.

Schroter menilai Turki sedang dalam masa krisis ekonomi dan membutuhkan hubungan perdagangan yang sehat.

Alih-alih membuka pintu bagi Turki, CIna justru tidak tertarik apakah Erdogan membungkam oposisi - Uighur - atau tidak.

Bagaimana SIkap Negara Lain?

Satu negara yang dijadikan contoh oleh Schroter adalah Iran.

Menurutnya, Cina merupakan negara terbesar pengimpor minyak dari Iran.

Hal itu dimungkinkan menjadikan alasan Iran tidak melayangkan gugatan terhadap kebijakan CIna.

Iran juga menjadi tempat bagi CIna untuk berinvestasi di bidang migas.

Selanjutnya adalah Pakistan dan Arab Saudi yang turut bungkam lantaran alasan yang sama, yaitu ‘ekonomi’.

Pangeran Muhammad bin Salman sempat memuji langkah yang diambil Pemerintah CIna terhadap minoritas Uighur.

Schroter menyebut banyak negara-negara mayoritas Muslim yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter sering mendapat kritik lantaran dugaan pelanggaran HAM.

Hal ini berlaku bagi negara-negara seperti, Mesir, Pakistan, Iran, Arab Saudi, dan negara-negara teluk lainnya.

Schroter menyatakan bahwa Cina pada dasarnya tidak tertarik dengan urusan HAM.

“Negara manapun dapat berbisnis dengan Cina tanpa perlu takut mendapat kritik terkait kebijakan internal masing-masing”, pungkasnya.

GP Ansor Pertanyakan Ladang Minyak

Dikutip dari Tribunnews.com, (16/12/2019), Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, tudingan persekusi yang dialami etnis muslim Uighur di Xinjiang tersebut diduga berlatar belakang ekonomi.

Menurut Yaqut, berdasar data yang diperoleh pihaknya dan kemudian diolah, kasus yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang ini tak lain soal penguasaan lahan saja.

Isu agama, budaya dan lainnya, lanjut Yaqut, membuat motif aslinya tampak kabur, dan membuat kasus menjadi semakin rumit.

"Dari data yang kita peroleh, di Xinjiang itu ada beberapa blok migas, sumur gas, dan pipa gas. Bahkan dalam catatan kita pernah ditawarkan 30 blok migas di tahun 2017. Semua bloknya onshore (di daratan). Jadi, berita tentang etnis muslim Uighur dengan segala bumbunya seperti ditulis the Wall Street Journal, saya kira perlu ada klarifikasi. Jangan-jangan ini hanya soal ingin menguasai lahan di Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam saja" tandas Gus Yaqut, sapaan akrab Ketum GP Ansor ini, Senin (16/12).

Sebab itu, kata Gus Yaqut, GP Ansor memilih bersikap hati-hati. Namun demikian dia mendesak adanya klarifikasi yang cepat sekaligus tepat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok, maupun Kementerian Luar Negeri RI mengenai hal ini, dan mendiskusikan apa yang bisa dan sebaiknya Indonesia lakukan untuk menciptakan perdamaian dunia, termasuk di Xinjiang.

Dijelaskan, kasus etnis muslim Uighur tersebut adalah masalah geopolitik. Politisasi terhadal kasus ini, yakni Islam vs Tiongkok, ujarnya, justru membuat komplikasi dari kasus yang sudah rumit tersebut, ditambah dengan konstelasi politik hari ini yang cenderung berwujud sebagai "neo cold war geopolitics di mana ada benturan politik ekonomi dan ideologi antara Barat (Amerika) dan Timur (Tiongkok).

Di sisi lain, kata Gus Yaqut, GP Ansor memahami bahwa Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengundang dan memperkuat hubungan (engagement) dengan para stakeholders dan key opinion leaders dari seluruh negara di dunia, untuk melihat masalah Uighur, termasuk tokoh NU, Muhammadiyah, akademisi, dan lainnya.

"Ansor juga dapat memahami bagaimana Amerika dan aliansinya melalui semua kanalnya bersuara untuk kepentingan dan keuntungan mereka, termasuk Wall Street Journal (WSJ) yang membeberkan laporan terkait hal ini, tapi di saat bersamaan mempromosikan layanan subscribe untuk jadi pembacanya," tutup Gus Yaqut.

--

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)