lihat foto
Tanggapan Mantan Mendikbud terkait kebijakan Nadiem Makarim
Terkait kebijakan ini, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy nyatakan dukungannya terhdap program “Merdeka Belajar” yang diusung Nadiem Makarim.
“Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya, “ungkap Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia, Rabu (11/12/2019).
Muhadjir Effendy juga menyatakan sepakat dengan kebijakan ujian nasional (UN) ditiadakan.
"Bagi saya UN diubah enggak apa-apa. Sebab dulu itu kan adanya UN juga dari perubahan," ujar Muhadjir di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019) seperti dikuip Tribunnewswiki.com dari Kompas.com.
Baca: Empat Program Pokok Merdeka Belajar Nadiem Makarim, Hapus UN hingga RPP Cukup Satu Halaman
Baca: Simak Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 di Kemenkumham, 74 Ribu Pelamar Lolos
Muhadjir mengungkapkan, dalam prosesnya pelaksanaan UN memang mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu menyasar istilah maupun teknis pelaksanaannya.
"Dulu kan namanya Ujian Penghabisan kalau Anda masih ingat ya. Kemudian jadi Ujian Negara, kemudian jadi apalagi itu. Lalu terakhir jadi UN, "tutur Muhadjir Effendy yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Muhadjir juga mengatakan jika UN dihapus dan diganti dengan sistem lain dengan nama yang lain pun dinilai Muhadjir tidak menjadi soal.
"Kalau namanya tetap juga tidak apa-apa. Sebab yang penting kan isinya," kata dia.
Muhadjir juga mengakui bahwa baru-baru ini pihaknya sudah mendiskusikan perihal masa depan pelaksanaan UN.
Salah satu hasil diskusinya yakni melaksanakan sistem pengganti UN di tengah-tengah jenjang pendidikan sekolah.
Menurut Muhadjir, rencana implementasi ujian kompetensi dasar pengganti UN di kelas 4, kelas 8 maupun kelas 11 baik untuk dilakukan.
Sedangkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta enggan komentari kebijakan Nadiem Makarim terkait pengahapusan Ujian Nasional (UN).
Baca: Kemampuan Pelajar Indonesia Peringkat 72 dari 77 Negara, Pakar Pendidikan: Tinggalkan Sistem Feodal
Baca: Harapan Salim Said pada Menteri Pendidikan Jokowi, Nadiem Makarim agar Tularkan 50% Budaya Baca
"Saya menghormati Menteri Pendidikan dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019) seperti dilansir oleh Kompas.com.
Anies juga mengatakan alasannya menolak untuk berkomentar terkait kebijakan yang dibuat Mendikbud Nadiem.
"Saya tidak komentar soal kebijakan Menteri, karena saya ingin mengahargai etikanya ya begitu," ujar Anies.
Dikutip dari Kompas.com, wacana penghapusan UN ini juga pernah mencuat di masa jabatan Anies Baswedan sebagai Mendikbud di tahun 2015.
Saat itu, Anies menyatakan kementerian akan mengubah konsep UN.
Sehingga, UN tidak lagi menjadi instrumen yang digunakan sebagai indikator kelulusan, tetapi justru menggunakan UN sebagai alat pembelajaran.
"Saat UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan, banyak siswa yang distress dan penuh dengan tekanan. Hal itu akhirnya memicu terjadinya kecurangan-kecurangan, itulah yang ingin kami evaluasi," ucap Anies pada 23 Januari 2015 silam.
Namun wacana ini tidak terealisasi hingga Anies direshuffle oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2016.
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com)
