lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi resmi menolak dakwaan Mahkamah Internasional perihal genosida etnis Rohingya.
Aung San Suu Kyi menolak dakwaan Mahkamah Internasional yang menyebut bahwa operasi mliter di negara bagian Rakhine, Myanmar terdapat unsur genosida.
Kendati menolak dakwaan Mahkamah Internasional, Aung San Suu Kyi akui bahwa dirinya memahami penderitaan dari etnis Rohingya.
Kepada pengadilan internasional (ICJ), Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa tidak ada bukti 'genosida' di balik operasi militer di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Diakui olehnya, "Tidak bisa dibantah bahwa militer menggunakan kekuatan yang tidak proporsional,".
"Tapi melihat situasinya, iktikad genosida tidak bisa menjadi satu-satunya hipotesis." ujarnya, dilansir oleh Deutsche Welle, (11/12/2019).
Gugatan dari Gambia
Serangkaian proses pengadilan internasional sebelumnya dilayangkan oleh negara di Afrika Barat, Gambia.
Gambia menggulirkan gugatan terhadap pemerintah Myanmar yang diduga melanggar Konvensi Anti-Genosida tahun 1948.
Aung San Suu Kyi berkomentar perihal gugatan yang diajukan Gambia.
"Sangat disayangkan, Gambia menempatkan gambaran yang tidak lengkap dan keliru terkait situasi di negara bagian Rakhine," kata Suu Kyi.
"Mungkinkah ada iktikad genosida dari lembaga negara yang secara aktif menginvestigasi, mempersekusi dan menghukum tentara atau perwira yang didakwa melakukan kesalahan? Meski fokusnya di sini adalah anggota militer, saya bisa pastikan kepada Anda bahwa tindakan yang sesuai juga akan diambil terhadap warga sipil, sesuai dengan asas keadilan." tambahnya, dilaporkan Deutsche Welle, (11/12/2019).
Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa situasi di Rakhine "rumit" dan dia menyadari "penderitaan" yang dialami warga etnis Rohingya.
Kendati demikian, Suu Kyi terus menerus menyebut bahwa operasi militer berdarah yang dilakukan pada tahun 2017 merupakan "konflik internal".
Ia menyatakan hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh pihak asing.
Suu Kyi menilai militer Myanmar hanya bereaksi terhadap serangan dari kelompok bersenjata seperti Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Aung San Suu Kyi Di Bawah Pengaruh Militer?
Penolakan Aung San Suu Kyi yang pernah menerima Nobel Perdamaian ini justru berujung anti klimas, seperti dilaporkan Deutsche Welle, (12/12/2019).
Sebelumnya ia pernah diberi penghargaan lantaran kebijakannya membantun pergulatan politik tanpa kekerasan" melawan rezim militer yang brutal di Myanmar.
Di Den Haag, tempat diselenggarakannya pengadilan internasional, Aung San Suu Kyi berharap dapat melepaskan kuasa politiknya di bawah pengaruh militer.
