lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wacana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terkait larangan penggunaan niqab atau cadar untuk masuk ke instansi pemerintah menimbulkan pro dan kontra.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi memberikan wacana tersebut karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.
Fachrul Razi mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam kajian.
Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Baca: Kementerian Agama Republik Indonesia
Baca: Syarief Hasan
Sementara itu, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.
Wakil Ketua MPR RI fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan tidak sependapat dengan rencana tersebut.
Menurutnya, Menteri Agama tidak seharusnya mengatur cara orang berpakaian.
Namun, lebih mengatur sesuatu yang bersifat keagamaan.
"Jadi kalau menyangkut keagamaan itu diurus Menteri Agama, saya pikir itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019), dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Menag Fachrul Razi: PNS yang Ngotot Pakai Celana Cingkrang, Silakan Keluar: Bantah Larang Cadar
Baca: Akun Twitter-nya Muat Konten Pornografi, Wamenag Zainut Tauhid Sebut Akunnya Diretas
Selain itu, Syarief menilai Menag tidak boleh mencampuri urusan pribadi seseorang.
Diibaratkan, seperti keyakinan seseorang merupakan mutlak hak pribadi masing-masing orang.
"Saya pikir begini, kalau yang menyangkut masalah agama itu, keyakinan itu urusan masing-masing sama Tuhan," ujar Waketum Demokrat ini.
Pendapat Zulkifli Hasan
Selain, Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR fraksi PAN Zulkifli Hasan juga tak sependapat dengan rencana Menag.
Menurutnya, cara berpakaian orang, termasuk pemakaian cadar bukan hal penting atau substansi dari tupoksi Kementerian Agama.
"Saya kira banyak hal yang pelru dibahas. Kita lelah juga kalau ribut soal aturan simbol-simbol. Itu hak orang terserah orang mau pakai kaus, ada yg pakai sepatilu kets itu biasa aja. Itu bukan substansi," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019), dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Zulkifli Hasan
Baca: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Ia menilai banyak persoalan yang seharusnya diurus oleh Menteri Agama selain mengatur cara berpakaian seseorang.
"Bagaimana kemenag itu bisa transparan atau terbuka, bagaiman guru-guru agama itu setara dengan guru-guru diknas atau negeri lainnya. Bayangkan, guru Tsanawiyah dengan guru SMP beda pendapatannya. Padahal sama-sama guru, sama-sama pegawai negeri, itu substansi, Kemenag arahnya mau seperti apa," kata Zulkifli Hasan, dikutip dari Tribunnews.com.
Kata Ace Hasan Syadzily
Dilansir Tribunnews.com, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily mengingatkan Menteri Agama Fachrul Razi agar tak sembarangan berbicara.
Menurutnya, larangan tersebut harus berdasarkan kajian dan basis data yang kuat.
"Apa yang dilontarkan Menteri Agama RI seharusnya didasarkan atas kajian dan basis data yang kuat. Jangan asal bicara sehingga menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Menyinggung persoalan agama tanpa memiliki argumen yang kuat saya khawatirkan menimbulkan persepsi yang salah terhadap pemerintahan Jokowi," kata Ace melalui keterangannya, Jumat (1/11/2019), dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Ace Hasan Syadzily
Ace Hasan Syadzily juga tak sependapat apabila penggunaan cadar dan celana cingkrang mempresentasikan orang paham radikal.
Menurutnya, jika larangan tersebut nantinya resmi diberlakulan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka akan menimbulkan perspektif pemerintah tak mampu pembinaan terhadap aparaturnya
"Pernyataan Menteri Agama tentang larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi para ASN menimbulkan pertanyaaan serius. Apakah memang sudah banyak di lingkungan ASN yang menggunakan cadar & celana cingkrang? Berapa banyak jumlah ASN yang telah menggunakan dua atribut tersebut?," ujar Ace.
Karena itu, ia meminta Menag untuk berhati-hati melontarkan pendapat kepada publik.
Baca: Dampingi Fachrul Razi, Jokowi Tunjuk Politisi PPP Zainut Tauhid sebagai Wakil Menteri Agama
Ia sangat mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan radikalisme.
Namun, larangan penggunaan cadar tersebut justru membuat persepsi salah di mata masyarakat.
"Rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat. Kita harus mengendepankan pendekatan preventif dan pencegahan dalam menyelesaikan masalah radikalisme," pungkas Ace.
PKB Dukung Wacana Menag
Dilansir KompasTV, PKB mendukung wacana Menteri Agama Fachrul Razi terkait pelarangan penggunaan cadar atau niqab di instansi pemerintah.
Politisi PKB, Jazilul Fawaid menyebut bahwa penggunaan cadar bukan budaya orang Indonesia.
Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan karena sering dikaitkan dengan paham tertentu.
(TRIBUNNEWSWIKI/Afitria/Tribunnews.com)
