lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Prabowo Subianto resmi didapuk menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Jokowi Jilid II.
"Hari ini resmi diminta dan kami siap membantu. Saya beliau izinkan menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo Subianto, usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Ya, inilah akhir dari perjalanan panjang Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk selalu berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi.
Selama 11 tahun menjadi oposisi, Partai Gerindra akhirnya resmi mengumumkan berubah haluan masuk ke dalam pemerintahan (koalisi).
Keputusan Gerindra untuk masuk dalam pemerintahan disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setelah memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (21/10/2019) sore.
Menurut Prabowo, dirinya diminta oleh Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan.
"Saya baru saja menghadap bapak Presiden yang baru kemarin dilantik."
"Saya bersama Edhy Prabowo kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu."
Baca: Prabowo Umumkan Resmi Masuk Kabinet, Nasdem Beri Sinyal Jadi Oposisi
Baca: Kabar Kabinet Kerja Jilid 2: Prabowo Temui Jokowi di Istana dan Kabar Nasdem Urungkan Calon Menteri
Prabowo menyatakan bakal bekerja sekeras mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain dirinya, Prabowo memastikan Edhy Prabowo yang datang bersamanya juga bakal menjabat menteri di Kabinet Jilid II Jokowi.
Namun, posisi apa yang bakal dijabat Edhy akan disampaikan langsung oleh Jokowi saat pengumuman Kabinet pada Rabu nanti.
Bergabungnya Gerindra ke pemerintahan melalui jalan panjang.
Gerindra tercatat tiga kali kalah dalam Pilpres.
Berikut rangkumannya:
Baca: Tanggapan Wishnutama, Erick Thohir, dan Nadiem Makarim saat Ditunjuk Menjadi Menteri Kabinet Jokowi
1. Berdiri Tahun 2008
Partai Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008.
Mengutip laman resmi Partai Gerindra, perumusan Partai Gerindra dimulai Desember pada 2007 oleh sejumlah orang yang membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Mereka yakni Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Prof Suhardi.
Baca: Ditanya Soal Posisi Menteri Kabinet Jokowi, Wishnutama Singgung Soal Peningkatan Devisa Negara
2. Mesra dengan PDIP dan Menjadi Oposisi di 2009
Setahun setelah berdiri, Gerindra mesra dengan PDIP yang menjadi oposisi.
Gerindra dan PDIP kemudian mengusung Megawati-Prabowo dalam Pilpres 2009.
Keduanya bertarung dalam Pilpres melawan calon incumbent Susuilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono.
Pilpres 2009 itu diikuti tiga pasnagan Capres yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan Wiranto-Jusuf Kalla.
Sayangnya, dalam Pilpres 2019 itu, Megawati-Prabowo kalah lantaran hanya meraih 26,79 persen suara.
PDIP dan Gerindra sama-sama menjadi oposisi dengan tidak masuk dalam pemerintahan.
2. Berseberangan dengan PDIP dan Menjadi Oposisi 2014
Di Tahun 2014, Gerindra kembali menjadi oposisi.
Hal ini setelah Gerindra gagal memenangkan pasangannya, Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Prabowo-Hatta kalah atas Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama sejumlah partai lainnya.
3. Gabung dengan PDIP, Gerindra Pilih Masuk ke Pemerintahan
Meski menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Gerindra akhirnya memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Sebelum resmi mengumumkan masuk pemerintahan, Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra telah melakukan pertemuan dengan Megawati Seokarnoputri pada 24 Juli 2019 lalu.
Baca: Wishnutama Disebut Akan Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ini Kata Anji
Prabowo juga bertemu dengan petinggi parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin lainnya seperti Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar.
Hari ini, Senin (21/10/2019), Prabowo resmi mengumumkan partainya masuk ke dalam pemerintahan dengan menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Amin.
Menurut Prabowo, ia bakal menjadi menteri di bidang pertahanan.
Surya Paloh Lempar Isyarat Jadi Oposisi
Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jika semua mendukung pemerintah.
Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh.
Padahal, selama masa kampanye, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.
Menurut Surya Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.
"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh.
Pengamat Sebut NasDem Bakal Berbahaya bagi Jokowi Jika Jadi Oposisi
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin terlihat mulai tidak solid.
Menurut Ujang, pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menyiratkan hal tersebut.
"Iya, betul (koalisi Jokowi-Ma'ruf terlihat tidak solid)," ujar Ujang di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Menurut Ujang, pernyataan Surya Paloh menjadi peringatan terhadap Jokowi yang mengakomodir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke dalam kabinet.
Baca: Delapan Wajah Baru yang Akan Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Nadiem Makarim hingga Prabowo
Selain itu, kata dia, bisa jadi karena Jokowi tidak memberikan posisi Jaksa Agung kepada Nasdem, tetapi diberikan kepada profesional.
"Ini berbahaya bagi Jokowi karena selama lima tahun, Nasdem tahu kelemahan-kelemahan Jokowi dari dalam," tandas dia.
Menurut Ujang, Surya Paloh dan nasdem memiliki peran sangat sentral dalam mendukung dan mengawal Jokowi selama lima tahun pertamam.
Namun pada Pilpres 2019, kata dia, Nasdem perannya merasa dikurangi oleh Jokowi.
"Karena itu, Nasdem saat ini sering mengkritik Jokowi. Bahkan siap untuk menjadi oposisi. Namun dugaan saya. Nasdem tetap akan dikoalisi Jokowi namun minta perannya lebih besar lagi seperti pada periode pertama," ungkap dia.
Lebih lanjut, Ujang mengingatkan koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan, kompromi politik, dan pragmatisme tak akan pernah solid. Koalisi tersebut akan mudah pecah.
(Tribunnews.com/Daryono)
