lihat foto
Keduanya bertarung dalam Pilpres melawan calon incumbent Susuilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono.
Pilpres 2009 itu diikuti tiga pasnagan Capres yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan Wiranto-Jusuf Kalla.
Sayangnya, dalam Pilpres 2019 itu, Megawati-Prabowo kalah lantaran hanya meraih 26,79 persen suara.
PDIP dan Gerindra sama-sama menjadi oposisi dengan tidak masuk dalam pemerintahan.
2. Berseberangan dengan PDIP dan Menjadi Oposisi 2014
Di Tahun 2014, Gerindra kembali menjadi oposisi.
Hal ini setelah Gerindra gagal memenangkan pasangannya, Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Prabowo-Hatta kalah atas Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama sejumlah partai lainnya.
3. Gabung dengan PDIP, Gerindra Pilih Masuk ke Pemerintahan
Meski menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Gerindra akhirnya memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Sebelum resmi mengumumkan masuk pemerintahan, Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra telah melakukan pertemuan dengan Megawati Seokarnoputri pada 24 Juli 2019 lalu.
Baca: Wishnutama Disebut Akan Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ini Kata Anji
Prabowo juga bertemu dengan petinggi parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin lainnya seperti Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar.
Hari ini, Senin (21/10/2019), Prabowo resmi mengumumkan partainya masuk ke dalam pemerintahan dengan menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Amin.
Menurut Prabowo, ia bakal menjadi menteri di bidang pertahanan.
Surya Paloh Lempar Isyarat Jadi Oposisi
Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jika semua mendukung pemerintah.
Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh.
Padahal, selama masa kampanye, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.
Menurut Surya Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.
