lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amien sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 tinggal 4 hari lagi, yakni Ahad (20/10/2019) pekan ini.
Namun, ada pernyataan dari para petinggi negara yang kontradiktif.
Jokowi membolehkan demo sementara Pangdam Jaya dan Kapolda Jaya melarang demo.
Beberapa waktu lalu, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengeluarkan ultimatum bahwa tidak akan ada aksi demonstrasi saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf, 20 Oktober 2019.
Karena itu menurutnya apabila ada unjuk rasa pada hari pelantikan presiden masuk kategori ilegal.
"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya, tidak resmi atau ilegal," kata Eko usai mengikuti rapat kordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama sejumlah lembaga negara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan izin unjuk rasa tidak akan diberikan selama 6 hari mulai dari 15 hingga 20 Oktober 2019.
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya (tanggal 20). Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," katanya.
Nah, Rabu (16/10/2019), Presiden Jokowi yang akan dilantik, justru tidak mempermasalahkan bila ada demonstrasi saat dirinya dilantik.
"Lho namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan sambil tersenyum, seperti dilansir oleh Kompas.com.
Baca: TERBARU Bursa Calon Menteri, Jokowi Ungkap Kabinet Jokowi 2 Banyak Wajah Baru & 2 Kementerian Baru
Baca: BOCORAN Menteri Jokowi: Posisi 4 Menko, 7 Nama Disebut-sebut, Mulai dari Budi Gunawan hingga AHY
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi seusai menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Sampai dua kali
Pernyataan bahwa demonstrasi tidak dilarang bahkan diucapkan Joko Widodo sampai dua kali.
Kendati tidak dilarang, saat disinggung oleh media ihwal larangan dari pihak kepolisian, Jokowi berujar untuk menanyakan hal tersebut pada kapolri.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang berada di samping Jokowi turut menimpali.
Menurutnya, acara pelantikan yang akan diselenggarakan ini diharapkan dapat berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun.
"Makanya kami imbau kepada adik- mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan karena kesuksesan acara pelantikan presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita," kata Bambang.
Baca: Bocoran Kabinet Jokowi 2, Ini 8 Calon Dianggap Wakili Anak Muda: Ada Grace, Najwa, Yenny & Isyana
Aparat Keamanan: Tidak Boleh Ada Unjuk Rasa
Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pengamanan akan dilakukan secara ketat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI Angkatan Darat menyiapkan seluruh kekuatannya untuk pengamanan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.
Kekuatan tersebut berasal dari TNI AD di seluruh Indonesia dan juga Satuan Teritorial dan Badan Pelaksana.
Mengutip dari Tribunnews, Andika mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat akan fokus dan berjaga untuk mengamankan pelantikan tersebut.
"Berapapun yang diminta kita siap. Kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini (pelantikan Presiden)," kata Andika di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2019), seperti dilansir Tribunnews.com.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Diketahui, pihaknya juga telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta MPR RI.
Dikutip dari Kompas.com, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menyampaikan bahwa sesuai instruksi yang diberikan kepada pihak Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pemberitahuan adanya aksi unjuk rasa mulai besok hingga hari pelantikan tidak akan diproses.
“Hingga tanggal 20 Oktober 2019, pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Mayjen Eko.
Pengunjuk rasa juga tidak diperbolehkan untuk mendekati Gedung DPR/MPR RI.
“Tidak ada yang spesifik, kami hanya imbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR RI. Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara khidmat,” imbaunya.
Hal tersebut dimaksudkan agar situasi tetap kondusif jelang dan saat pelantikan berlangsung.
“Kami hormati keputusan itu karena akan banyak utusan negara yang akan hadir. Mulai Selasa (15/10/2019) kami sudah berlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober aspirasi akan boleh disampaikan kembali, mari kita hormati itu,” terang Kapolda Metro Jaya, dikutip dari Kompas.com.
Baca: Tak Dilibatkan Jokowi dalam Pemilihan Menteri, Ini Tanggapan KPK
Sejumlah Acara Digelar
Jelang hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, sejumlah rencana telah disiapkan.
Diketahui, Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Istana Merdeka usai dilantik pada 20 Oktober 2019.
"Direncanakan, ada panggung di Istana Merdeka dan Jokowi akan pidato selama 10 menit. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi itu yang pertama sebagai Presiden terlantik," ujar Ketua Pengarah Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019), seperti dilansir Kompas.com.
Namun, sebelum menyampaikan pidato, rencananya Jokowi-Maruf Amin akan diarak terlebih dahulu dari Patung Kuda di kawasan Monas ke Istana Merdeka.
Hal tersebut akan dilakukan setelah resmi dilantik di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Ketua Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Andi Gani Nena Wea menjelaskan, Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan didampingi istri masing-masing, yakni Iriana Jokowi dan Wuri Estu Handayani akan diarak setelah pelantikan selesai.
"Pelantikan Presiden akan diadakan jam 14.00 WIB. Kemungkinan besar akan makan waktu sampai jam 16.00 WIB. Setelah itu, Presiden dan Wakil Presiden gerak ke Istana Merdeka dengan ibu negara," kata Andi Gani, dikutip dari Kompas.com.
Panitia juga telah menyiapkan acara gelar budaya yang digelar di sekitar lokasi arak-arakan sejak pukul 12.30 WIB.
Dilansir Kompas.com, setidaknya akan ada enam panggung di sepanjang kawasan tersebut yang menampilkan parade budaya dari 34 provinsi.
"Acara syukuran terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang. Panggung-panggung itu kanalisasi massa dengan jumlah hampir 1 juta orang. Acara murni inisiatif dari pendukung Jokowi," kata Budi Arie.
Selain itu, Andi Gani juga mengatakan akan ada lima layar raksasa yang disiapkan agar masyarakat bisa menyaksikan pelantikan secara langsung.
"Ada lima layar raksasa di sekitar Istana Merdeka agar masyarakat bisa lihat live pelantikan presiden," kata Andi.
Panitia akan menghentikan seluruh kegiatan untuk menonton bersama prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden pukul 13.10 WIB.
"Jam 13.10 WIB seluruh kegiatan kami hentikan untuk menonton bersama prosesi pelantikan presiden dan wapres," kata Andi.
Baca: Jelang Pelantikan Jokowi, Beredar Susunan Kabinet 35 Nama Menteri Jokowi-Maruf
Dihadiri 8 Kepala Negara
Andi Gani mengimbau kepada para pengunjukrasa agar tidak mendekat ke Kompleks Parlemen.
"Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih secara khidmat. Ini adalah pekerjaan besar bangsa ini," katanya.
Eko mengatakan pengamanan ketat perlu dilakukan karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dihadiri 8 Kepala negara dan 9 utusan kepala negara.
"Jadi total 17 negara asing yang akan melihat di luar duta besar. Mari kita tunjukan bangsa indonesia bangsa beradab dan ramah tamah. Apapun perbedaan kita mari kita hormati hasil pemilu lalu. Inilah gongnya," tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan izin unjuk rasa tidak akan diberikan selama 6 hari mulai dari 15 hingga 20 Oktober 2019.
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya (tanggal 20). Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," katanya.
Ketentuan tersebut diberlakukan agar situasi keamanan menjelang pelantikan presiden tetap kondusif.
Sehingga menurutnya Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang beradab.
"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan tadi seperti Pangdam sampaikan beberapa kepala negara akan hadir dan juga utusan utusan khususnya. Kita hormati itu sebagai bangsa Indonesia agar bangsa kota ini dikenal dengan bangsa yang beradab, bangsa yang santun dan lain sebagainya karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia mari kota hormati itu," katanya.
Sampaikan pidato politik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato politik di hadapan masyarakat setelah menjalankan prosesi pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2024.
Pidato tersebut akan disampaikan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Ketua panitia pelaksana syukuran inaugurasi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Andi Gani Nena Wea mengatakan, isi pidato nantinya tentang persatuan Indonesia karena kompetisi Pilpres 2019 sudah berakhir dan telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Saya tidak bisa menebak apa isi pidato presiden nanti, tapi kemungkinan besar soal persatuan Indonesia dengan membangun bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," tutur Andi di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Menurutnya, pada hari tersebut akan dilaksanakan berbagai parade budaya dari 34 provinsi untuk menyambut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kegiatan akan dilaksanakan dari Patung Kuda hingga Istana dan terdapat kuliner nusantara, dari para pedagang," ucap Andi.
Ia memperkirakan, jumlah masyarakat yang hadir pada acara tersebut sekitar 1 juta orang dari berbagai daerah.
Susunan acara rampung
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Arsul Sani menyebut, persiapan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden hampir final.
Ia menyatakan, hanya ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan kembali dengan beberapa pihak.
Penegasan tersebut disampaikan Arsul usai melakukan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Anggota DPD di Ruang GBHN Gedung Nusantara V MPR, Senin (14/10/2019).
"Sudah dikonfimasi bahwa pelantikan akan dilakukan hari minggu yang akan datang, pukul 14.30 WIB," kata Arsul.
Dia mengatakan, susunan acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan akhir pekan itu pun telah rampung dikerjakan.
"Rundownya sudah disebutkan, datangnya jam sekian, sekian masuk ruang sidang, kemudian pak wapres tiba. Pak presiden dan wapres terpilih tiba," ungkapnya.
Rencananya, imbuh Arsul, pihaknya juga akan melakukan pertemuan kembali bersama sejumlah pihak terkait.
"Besok, terjadwal MPR itu akan rapat dengan pak kapolri, panglima TNI, kepala BIN, Menlu dan lembaga terkait," pungkasnya.
Pukul 14.00 WIB
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dipastikan akan berlangsung pukul 14.00 WIB, Minggu (20/10).
Jadwal pelantikan ini telah dikonsultasikan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Presiden terpilih.
Sebelumnya pelantikan direncanakan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB.
"Iya (setuju) jadi 14.00 WIB dan tentunya karena supaya berjalan dengan baik," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks istana kepresidenan, Senin (14/10).
Beberapa hal menjadi pertimbangan pemunduran tersebut. Salah satunya, kegiatan car free day (CFD) dan juga kegiatan ibadah.
Selain kepastian waktu, Pramono juga menjamin keamanan dalam pelantikan. Ia bilang pengamanan telah disiapkan mengingat pada acara tersebut juga hadir sejumlah tamu negara.
"Pasti amanlah. Karena ada tamu negara. Apapun kalau sudah menyangkut pelantikan Presiden dan Wapres itu adalah prioritas dan kami meyakini Polri dan TNI pasti akan siap untuk mengamankan," terang Pramono.
Beberapa hal menjadi pertimbangan pemunduran tersebut. Salah satunya, kegiatan car free day (CFD) dan juga kegiatan ibadah.
Selain kepastian waktu, Pramono juga menjamin keamanan dalam pelantikan. Ia bilang pengamanan telah disiapkan mengingat pada acara tersebut juga hadir sejumlah tamu negara.
"Pasti aman lah. Karena ada tamu negara. Apapun kalau sudah menyangkut pelantikan Presiden dan Wapres itu adalah prioritas dan kami meyakini Polri dan TNI pasti akan siap untuk mengamankan," terang Pramono.
