lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ali Mochtar Ngabalin mengungkap sebuah sinyal kuat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Prabowo akan jadi menteri Jokowi.
Nama AHY dan Edhy Prabowo sering disebut-sebut masuk dalam kabinet Jokowi jilid II.
Nama menteri-menteri Jokowi tersebut akan diumumkan pada 20 Oktober 2019.
Dilansir oleh WartaKotaLive.com, Edhy Prabowo disebut-sebut bakal menjadi Menteri Pertanian, menggantikan Amran Sulaiman.
Isu nama Edhy Prabowo masuk jajaran menteri, sudah beredar jauh-jauh hari sebelumnya.
Selain itu, nama putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya bakal memprioritaskan AHY menjadi menteri ke Presiden Jokowi.
Baca: TERBARU Bursa Calon Menteri, Jokowi Ungkap Kabinet Jokowi 2 Banyak Wajah Baru & 2 Kementerian Baru
Baca: DAFTAR Lengkap Bocoran Susunan Kabinet Jokowi-Maruf; Ada 36 Pos dan 81 Calon Menteri
Karena gencar disebut-sebut sebagai menteri Jokowi, akhirnya Ali Mochtar Ngabalin pun merespon.
Ali Mochtar Ngabalin yang merupakan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) mengamini memang terbuka peluang baik AHY maupun Edhy Prabowo menjadi menteri dan bisa diterima Jokowi.
"Dengan izin Allah SWT, mereka (AHY dan Edhy Prabowo) bisa diterima Bapak Presiden untuk memperkuat jajaran kementerian mendatang," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (15/10/2019) dikuitp TribunnewsWiki dari WartaKotaLive.com.
Ali Mochtar Ngabalin bahkan mengatakan kehadiran SBY dan Prabowo ke Istana menemui Jokowi adalah sinyal untuk menteri Jokowi.
Meski begitu, semua keputusan tetap ada di tangan Presiden Jokowi selaku kepala negara.
"Ya mudah-mudahan bisa sama-sama di koalisi pemerintah untuk membantu Bapak Presiden dalam pemerintahan lima tahun mendatang," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memasukkan anak mantan Presiden ke dalam susunan menteri Kabinet Kerja jilid ll, untuk menghilangkan tekanan partai politik pendukungnya.
Sebelumnya seorang pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan, memasukan masyarakat agar Yenny Wahid dan Ilham Habibie dijadikan menteri, pastinya berdampak positif kepada Presiden Jokowi.
"Tentu memiliki keuntungan politik, setidaknya hal ini dapat memperkuat barisan dukungan dari kalangan masyarakat sipil," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sipil, kata Ray Rangkuti, secara tidak langsung Jokowi membuktikan tak ada tekanan partai politik pendukungnya dalam menyusun Kabinet Kerja jilid ll.
"Jokowi lah yang paling menentukan adanya dukungan masyarakat sipil."
"Jika terus menerus memenuhi hasrat partai politik, dapat membuat Jokowi berjarak dengan pemilhnya," papar Ray Rangkuti.
Ray Rangkuti melihat, Yenny dan Ilham memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, bahkan keduanya berkontribusi memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Yenny dan Ilham Habibie memang tidak berlebihan dilirik sebagai calon anggota kabinet."
"Ada pun soal AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kemungkinan akan dimasukkan dalam lingkaran Jokowi, sekalipun tidak melihat potensinya akan dimasukkan ke dalam kabinet," papar Ray Rangkuti.
Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan komposisi susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Jokowi mengungkapkan susunan kabinet Jokowi Jilid 2 akan banyak diisi oleh wajah baru.
"Yang lama ada (dipertahankan), yang baru banyak," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Sementara, beberapa menteri saat ini duduk di kabinet yang memiliki prestasi dan mampu memimpin akan dipertahankan menjadi pembantu presiden di tingkat eksekutif.
Siapa-siapa menteri yang dipertahankan dan siapa-siapa menteri wajah baru, Jokowi belum memberi penjelasan secara mendetail.
Jokowi menyatakan nomenklatur kementerian ke depan sudah selesai disusun.
Nantinya, ada beberapa kementerian yang berubah namanya.
Sementara, terkait pengumuman kabinet baru, kata Jokowi, akan dilakukan secepatnya usai dirinya bersama KH Ma'ruf Amin dilantik.
"Ya secepatnya (diumumkan) setelah pelantikan," katanya.
Baca: CALON MENTERI Jokowi, Prabowo Subianto Disebut Gantikan Wiranto sebagai Menkopolhukam
Baca: Jokowi Diminta Pertahankan 7 Menteri Ini, Dianggap Kerja Bagus saat Jadi Menteri: Siapa Saja Mereka
Meskipun demikian sudah banyak prediksi tentang komposisi Kementerian Jokowi periode II nanti.
Tiga srikandi menteri seperti Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dinilai memiliki peluang menjabat lagi di Kabinet Kerja jilid dua.
Pengamat politik Yasin Mohammad mengatakan, sejumlah menteri berlatang belakang profesional berpeluang dapat dilantik kembali menjadi pembantu Presiden.
Sebelumnya beredar pula foto yang menunjukkan selembar kertas dan terdapat stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA.
Dalam selembar kertas tersebut, tertulis Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabiner Kerja Jilid ll Periode 2019-2024.
Tertulis juga, rapat dipimpin Presiden Jokowi dan Sekretaris Rapat Pramono Anung di Ruang Garuda Istana Bogor, Minggu (4/8/2019).
Ada pun yang hadir ditulis wapres terpilih Maruf Amin, ketua umum partai koalisi, dan sekretaris jenderal partai koalisi.
Berikut ini susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin yang beredar di medsos tersebut:
Presiden: Joko Widodo
Wakil Presiden: Ma'ruf Amin
Menteri Kabinet
Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung Wibowo
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Hendrawan Supratikno
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Susi Pudjiastuti
Menteri Perhubungan: Rusdi Kirana
Menteri Kelautan dan Perikanan: Agus Suherman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Faisal Basri
Menteri Pariwisata: Triawan Munaf
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Ryamizard Ryacudu
Menteri Dalam Negeri: Ganjar Pranowo
Menteri Luar Negeri: Dino Patti Djalal
Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Mahfud MD
Menteri Komunikasi dan Informatika: Semuel Abrijani Pangerapan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Heru Budi Hartono
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini Soemarno
Menteri Keuangan: Muhammad Chatib Basri
Menteri BUMN: Ririel Ardiansyah
Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari
Menteri Perindustrian: Bahlil Lahadalia
Menteri Perdagangan: Fadli Zon
Menteri Pertanian: Spudnik Sujono Kamino
Menteri Ketenagakerjaan: Muhammad Hanif Dhakiri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Perikanan: Tsamara Amany Alatas
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Adian Napitupulu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Yudi Latief
Menteri Agama: Komaruddin Hidayat
Menteri Kesehatan: Daeng M Faqih
Menteri Sosial: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Najwa Shihab
Menteri Pendidikan Nasional: Syawal Gultom
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Kadarsah Suryadi
Menteri Pemuda Dan Olahraga: Erick Thohir
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
Pejabat Setingkat Menteri
Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis
Panglima TNI: Jenderal Andhika Perkasa
Kapolri: Jenderal Mohammad Tito Karnavian
Sekretaris Kabinet: Johan Budi SP
Kepala Negara Pemerintah Non Kementerian
Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan
Kepala Badan Penanaman Modal: Thomas Trikasih Lembong
Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Addie Muljadi Sumaatmadja
Kepala Lembaga Non Struktural
Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono.
Baca: Jelang Pelantikan Jokowi, Beredar Susunan Kabinet 35 Nama Menteri Jokowi-Maruf
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf yang namanya masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll sebagai Menteri Pariwisata, secara tegas menyatakan hal tersebut kabar bohong.
"Big hoax (bohong besar)," ujar Triawan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Pada Minggu (4/8/2019) lalu, Presiden Jokowi memang mengadakan gathering untuk para menteri, kepala lembaga, dan mantan menteri bersama keluarga di Istana Bogor.
Menurut Triawan, kegiatan gathering berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa.
"Waktu ada event di Sentul pun hoaks yang sama disebar. Katanya ada rapat yang seperti itu (menentukan menteri)."
"Di surat hoaks ada nama Pramono Anung, padahal beliau tidak ada di Sentul," tutur Triawan.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/WARTAKOTALIVE.COM/ Abdurrahman Al Farid)
