lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejumlah nama disebut bakal masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Jilid 2.
Sebuah daftar menteri lengkap berisi 35 pos menteri, namun ada puluhan kandidat di dalamnya menyebar di media sosial (medsos) sejak Senin hingga Selasa (15/10/2019).
Meski hanya 35 pos menteri atau pejabat setingkat menteri, namun karena 1 pos menteri bisa 2-3 kandidat, maka daftar nama yang muncul dalam daftar yang terdiri atas 12 halaman itu memuat puluhan nama.
Daftar ini ditandatangani oleh seorang yang bernama Dr Ahmad Nashrullah Al Fathir, staf ahli Jokowi Bidang Komunikasi.
Namun, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Adita Irawati, memastikan surat itu hoaks.
Baca: CALON MENTERI Jokowi, Prabowo Subianto Disebut Gantikan Wiranto sebagai Menkopolhukam
Baca: Jelang Pelantikan Jokowi, Beredar Susunan Kabinet 35 Nama Menteri Jokowi-Maruf
"Dokumen ini ditandatangani oleh staf ahli komunikasi presiden yang jabatan itu pun tidak ada saat ini," kata Adita kepada kompas.com, Senin (14/10/2019).
"Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi, tunggu saja saatnya nanti," kata Adita.
"Seperti yang pernah disampaikan presiden beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan presiden dan wapres," sambungnya.
Meski begitu, daftar ini menyebut beberapa nama yang sudah santer bakal duduk dalam kabinet Jokowi-ma'ruf.
Di 4 pos menteri koordinator (menko), ada 7 nama yang disebut dalam daftar tersebut.
Siapa saja mereka?
Berikut ulasan dalam daftar tersebut.
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
A. BUDI GUNAWAN
Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan S.H., M.Si., PhD, lahir di Semarang, 11 Desember 1959.
Lulusan Akademi Kepolisian 1983 yang kini merupakan tokoh kepolisian nasional.
Kariernya dimulai dari menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jambi (2008-2009), Kepala Kepolisian Daerah Bali (2012), Kepala Lembaga Pendidikan Polri (2012-2015), Wakapolri (2015-2016), dan hingga saat ini menjabat Kepala BIN sejak 2016.
B. MOELDOKO
Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko S.IP.
Lahir di Kediri, 8 Juli 1957.
Lulusan Akmil 1981.
Mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama 1981.
Ia menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.
Saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
A. DARMIN NASUTION
Lahir di Mandailing Natal, Sumatra Utara, 21 Desember 1948 (70 tahun).
Menempuh studi S2 dan S3nya di Sorbonne University, Paris, Prancis.
Pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (20102013). Darmin Nasution banyak terlibat di bidang kebijakan fiskal dan moneterial.
Ia tiga kali menjadi asisten menteri, yaitu Asisten Menko Pengawasan Pembanguan dan PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara), Asisten Menteri Koordinator (Menko) Produksi dan Distribusi, serta Asisten Menteri Koordinator (Menko) Industri dan Perdagangan.
B. SRI MULYANI INDRAWATI
Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962.
Ia menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986), meraih M.Sc. (1990) dan gelar Ph.D. of Economics (1992) di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat.
Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Ia terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes (2008), wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia (2007), Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
A. HARKRISTUTI HARKRISNOWO
Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo S.H. M.A.
Lahir di Bogor, 25 Januari 1956.
Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1979.
Pernah menjabat sebagai Komisi Hukum Nasional.
Selain itu, ia dikenal sebagai orang yang memperhatikan masalah HAM sehingga pernah diangkat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
B. IGNASIUS JONAN
Ignasius Jonan S.E., M.A.
Lahir di Singapura, 21 Juni 1963. Lulusan Ekonomi Unair Surabaya dan pernah mengenyam pendidikan di Universitas Tufts, AS.
Pernah menjabat sebagai Direktur PT KAI (2009-2014), kemudian menjadi Menteri Perhubungan (2014-2016) dan saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
A. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO Mayor Inf. (Purn.)
Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
Lahir di Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 1978 (40 tahun).
Lulusan Akademi Militer tahun 2000.
Mendapatkan gelar Master di bidang Strategic Studies di Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University (NTU), Singapura pada 2006.
Pada Mei 2010, Agus meraih gelar Master of Public Administration pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts AS.
Pada Maret 2012, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih 3 penghargaan, yaitu Distinguish International Honour Graduated, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandants List dari sekolah militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat (AS).
Pada tahun 2016 Agus secara resmi mengundurkan diri dari TNI. Sebab, pada Pilgub DKI 2017 Agus mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta.
B. AIRLANGGA HARTARTO
Airlangga Hartarto lahir 1 Oktober 1962 di Surabaya.
Mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada (1987), melanjutkan program S2 di Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat, program Master of Business Administration (MBA), Monash University Australia, dan terakhir ia menuntut ilmu di Melbourne Bussiness School University of Melbourne.
Ia memulai kiprah di dunia politik sebagai Wakil Bendahara DPP Golkar periode 20042009.
Selanjutnya, Airlangga berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014, 2014-2019 dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V.
Bergelut di dunia usaha dan terjun ke politik.
Puncaknya, pada 2016, saat reshuffle Kabinet Kerja Jilid II, ia berhasil mengikuti jejak sang ayah menjadi Menteri Perindustrian.
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, kembali beredar bocoran susunan kabinet Jokowi.
Hal ini terjadi kurang dari seminggu jelang pelantikan yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Terkait hal tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Andita Irawati memastikan surat itu hoaks.
Surat yang beredar tersebut ditandatangani seorang bernama Ahmad Nasrullah A Fathir yang diberi keterangan sebagai Staf Ahli Jokowi bidang Komunikasi.
Tampak meyakinkan, di bagian kop surat diberi foto Jokowi-Ma'aruf serta lambang Garuda.
Lalu ada juga keterangan, surat itu ditujukan kepada partai politik pendukung dan ketua tim sukses Jokowi-Ma'aruf.
Baca: Jelang Pelantikan Jokowi, Beredar Susunan Kabinet 35 Nama Menteri Jokowi-Maruf Beredar
Dikutip dari Tribunnews.com, Andita Irawati memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.
"Dokumen ini ditandatangani oleh staf ahli komunikasi presiden yang jabatan itu pun tidak ada saat ini," kata Adita, Senin (14/10/2019).
Andita kemudian mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya akan spekulasi yang beredar.
Ia juga menegaskan, penetapan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.
Baca: Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Panitia Telah Siapkan Layar Raksasa Nobar hingga Gelar Budaya
"Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi, tunggu saja saatnya nanti," kata Adita.
"Seperti yang pernah disampaikan presiden beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan presiden dan wapres," sambungnya.
Ini bukan kali pertama media sosial dihebohkan dengan bocoran susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Beberapa waktu lalu sempat ramai hal serupa yang kemudian dibantah oleh Istana.
Jelang pelantikan 20 Oktober 2019
Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) menyepakati pelantikan presiden dan dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 digelar pada pukul 14.30 WIB.
Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo setelah rapat gabungan dengan seluruh pimpinan fraksi dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
"Kami sudah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 Itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB," kata Bambang seperti dikutip dari Kompas.com.
Pria yang akrab disapa Bamsoed mengatakan untuk mempersiapkan acara tersebut, MPR akan menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri dan Sekretariat Negara.
Baca: Kabinet Kerja jilid II, Jokowi Bakal Umumkan Usai Pelantikan, Ini Gambaran Komposisi Menteri
"Dan besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menlu, dan Setneg untuk memastikan soal keamanan dan protokoler," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, dalam rapat gabungan itu pihaknya sudah menyusun acara pelantikan presiden dan wakil presiden.
Selain itu, rapat gabungan dilakukan untuk konsolidasi seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPD.
"Rundown sudah disebutkan datang jam sekian masuk ruang sidang, kemudian pak wapres tiba, pak presiden tiba. Sudah kita susun," kata Arsul.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)
