TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo bertemu dengan ketua umum parpol pendukung pada Senin malam (30/9/2019).
Pertemuan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dikutip dari Tribun Mataram, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan Presiden Jokowi telah membahas UU KPK yang banyak didemo karena dianggap melemahkan.
Arsul Sani menambahkan jika pertemuan serupa tidak hanya dilakukan tadi malam.
Ia mengatakan bahwa pertemuan seperti itu sering diadakan.
Baca: Tanggapan Pengamat Sosial soal Aksi Demo Mahasiswa Tolak RKUHP dan RUU KPK
Baca: Tolak RKUHP dan RUU KPK, Beberapa Wilayah Ini Bakal Kembali Gelar Aksi Demonstrasi
Berdasarkan apa yang disampaikan Arsul Sani, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, seperti pengamanan anggota DPR-DPD terpilih hingga pelantikan presiden dan wakil presiden.
Ia juga membenarkan pertemuan semalam turut membahas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti yang diketahui Revisi UU KPK tengnah mengundang gelombang penolakan dari berbagai pihak.
Hal itu lantaran banyak pihak yang menilai langkah tersebut dapat melemahkan KPK.
Meski demikian, menurut Arsul Sani pembahasan mengenai kedua hal itu bukan menjadi pembahasan utama.
Partai Politik mengusulkan agar Presiden Jokowi tidak langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK yang telah direvisi.
Arsul Sani mengungkapkan, partai koalisi menginginkan Presiden Jokowi menempuh jalur legislative review.
Jalur tersebut sebelumnya telah ditawarkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Legislative review ialah pemerintah dan DPR membahas kembali UU KPK dan memperbaikinya sesuai aspirasi publik.
Arsul Sani menambahkan partai politik pendukung menyampaikan Perppu adalah opsi terakhir.
Opsi lain yang masih ada harus dieksplor terlebih dulu.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Ahmad Nur Rosikin)