lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan adanya inefisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tidak tanggung-tanggung, inefisiensi ini berkisar 75 persen dari total keseluruhan anggaran APBD.
"Kami masih melihat adanya inefisiensi belanja daerah. APBD itu lebih dari 75 persen habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga pembangunan daerah menjadi kurang," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta dilansir Kompas.com, Rabu (18/9/2019).
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga merinci porsi belanja pegawai di dalam APBD berada di angka 36 persen.
Kemudian, penggunaan anggaran untuk belanja yang sifatnya bukan investasi, seperti belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas juga tinggi, sekitar 13,4 persen.
Ditambah belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen.
Baca: Rapat dengan Sri Mulyani, Anggota DPR Minta Anggaran untuk Lift yang Sudah Tua
Tidak hanya itu, 398 Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan tunjangan tambahan kepada ASN daerah.
Bahkan, pemberian tunjangan tambahan itu seringkali tidak dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan.
"Dan besarnya tunjangan pendapatan tambahan ini sangat bervariasi antar daerah ke daerah," kata dia.
Padahal sebut wanita yang kerap disapa Ani ini, Pemda masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Akibat inefisiensi ini, sumber daya manusia (SDM) di daerah belum mampu berkompetisi secara baik.
Begitu juga dengan bangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat ujung-ujungnya bergantung pada Pemerintah Pusat.
"Bangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, Pemda sangat tergantung kepada pusat. Ya karena tadi, APBD-nya habis hanya untuk belanja pegawai dan belanja-belanja rutin termasuk berbagai tunjangan kepada ASN," ucap dia.
Baca: Tanggapan Kemenkeu Saat Sri Mulyani Disalahkan atas Kenaikan Iuran BPJS
Lebih parahnya lagi, Pemda tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman pembangunan infrastruktur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh NKRI melalui Kementerian Keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipaparkan Ani, rasio Pemda yang mengajukan pinjaman untuk infrastruktur ke PT SMI hanya 16 persen.
Padahal Ani menilai, banyak Pemda yang memiliki APBD yang bisa untuk membayar kembali utang tersebut.
"Jadi artinya Pemda itu lebih baik nunggu. Enggak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk bisa mempercepat pembangunan di daerahnya. 'kita nunggu aja sampai nanti APBN mungkin ngasih'," sebutnya.
"Dan makanya Pemda lebih giat melakukan lobi ke pemerintah, ke DPR, DPD, dan ke Kemenkeu daripada mencari solusi. Padahal bisa membangun melalui KPBU atau pakai pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya," tambah Menkeu.
(TribunnewsWIKI/Kompas.com/Fika Nurul Ulya/Widi Hermawan)
