lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mantan komisioner Komnas HAM sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai, menilai Istana Presiden yang rencananya dibangun di Papua, belum dibutuhkan rakyat di Papua.
Tapi, Natalius Pigai mempersilakan Presiden Jokowi bila mau membangun Istana Presiden di Papua.
Natalius Pigai menilai, kondisi di Papua saat ini masih belum sepenuhnya pulih setelah kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya.
"Orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme. Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua. Kami tidak ada urusan dengan jabatan dan lainnya," kata Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).
Baca: Ketua DPRD Sumbangkan Tanah untuk Bangun Istana Presiden di Papua, Jokowi: Sepuluh Hektar Gratis?
Baca: Jokowi Janji Tahun Depan Istana Presiden RI akan Dibangun di Papua
Dirinya pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.
Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.
"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta," ujar Natalius.
Baca: Putri Almarhum Munir Minta Jokowi Penuhi Janji Kampanye untuk Selesaikan Kasus Sang Ayah
Begitu juga dengan istana kepresidenan, Natalius juga tak mempersoalkan hal tersebut.
Sebab, itu bukan kebutuhan rakyat, tetapi kebutuhan presiden.
"Kalau memang presiden merasa perlu, ya ini presiden punya urusan. Tapi yang dipertanyakan ini yang meminta siapa. Karena itu, saya anggap tidak ada tokoh Papua yang menghadap presiden, apalagi ini melalui BIN," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.
Baca: Ciuman Terakhir DN Aidit di Kening sang Istri pada Malam G30S
Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.
Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.
"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.
Ketiga, terkait penempatan pejabat eselon 1 dan 2 untuk putra-putri asal bumi Cenderawasih di kementerian dan lembaga.
"Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin seluruh keamanan mahasiswa Papua," katanya.
Baca: Terungkap, Fakta Perempuan Bugil Naik Motor Keliling Samarinda, Gangguan Jiwa hingga Suka Mengamuk
Kelima, mereka meminta pemerintah untuk menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.
Keenam, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan honorer di Papua.
Ketujuh, Abisai berharap ada percepatan Palapa Ring timur Papua dan kedelapan Presiden agar mengesahkan lembaga adat perempuan serta anak Papua.
"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua, di ibukota provinsi Papua di kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," tutur Abisai.
Bisik-bisik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan para tokoh Papua dan Papua Barat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua.
Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden saat menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/9/2019).
Baca: Ketika Air Mata Bung Karno Jatuh saat Mendengar Jutaan Rakyatnya Dibunuh Setelah G30S
Abisai Rollo, salah seorang tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden.
