lihat foto
Maka tidak heran pada kurikulum 2004, peristiwa itu disebut G30S, termasuk juga materi tentang beberapa versi dari peristiwa tersebut.
Namun, pada kurikulum 2006, ditetapkan kembali istilah G30S/PKI.
Kemudian Kejaksaan Agung mulai mempertanyakan terbitnya buku yang tidak menggunakan istilah G30S/PKI.
Bahkan menteri pendidikan nasional meminta para penerbit menarik buku-buku mereka yang menggunakan istilah lain selain G30S/PKI.
Asvi menganggap peraturan tersebut akan membingungkan masyarakat, terutama guru dan siswa.
“Kebijakan ini semakin menjauh dari tujuan 'mencerdaskan kehidupan bangsa',” tulis Asvi.
Baca: Tanggapan Komnas HAM saat Paspor Veronica Koman akan Dicabut: Itu Pelanggaran Hukum
Sementara itu, Andreas Harsono, seorang penulis sekaligus peneliti Human Rights Watch di Indonesia mengatakan dari buku-buku yang dia baca, menurutnya istilah yang paling tepat dipakai adalag G30S atau Peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Hal itu karena sampai sekarang belum ada pihak yang benar-benar terbukti bersalah di depan pengadilan atas tragedi 30 September 1965 silam.
“Dari bacaan-bacaan itu, saya memutuskan bila menulis untuk audiens Indonesia memakai frasa "G30S" (bukan "G30S/PKI"). PKI belum pernah dibuktikan di depan pengadilan terlibat dalam G30S walau beberapa pemimpin mereka (termasuk D.N. Aidit) tahu rencana Letnan Kolonel Untung menculik para jenderal,” tulis Andreas.
Di samping itu, Andreas juga menyuguhkan beberapa logika untuk memperkuat argumennya.
Misalnya, tidak pernah ada istilah G30S/Soeharto, meski diketahui pada 30 September 1965 Soeharto juga bertemu dengan Kol. Latief sehingga kemungkinan besar dia tahu rencana itu.
“Tapi kita toh tidak menulis G30S/Soeharto? Paralel dengan argumentasi G30S/PKI ini, kita tak menulis PRRI/PSI atau PRRI/Masjumi walau Soemitro Djojohadikoesoemo (tokoh PSI) terlibat PRRI atau Muh. Natsir (tokoh Masjumi) juga terlibat PRRI? Atau lebih parah lagi, kalau kita menganggap Orde Baru adalah orde fasis militeristis yang bikin Indonesia bangkrut, kita toh tak menulis Orde Baru/Golkar atau Orde Baru/ABRI bukan?” tulisnya.
(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official
